Page 147 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 147

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
                                                                            MENUJU INDONESIA MAJU
                                   Komisi  XI  DPR  RI  resmi  menyepakati  Filianingsih  Hendarta
                                   sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah diadakan uji
                                   kepatutan (fit and proper test) yang digelar di Ruang Rapat Komisi
                                   XI DPR RI dan di tetapkan di Sidang Paripurna. (14 Februari 2023).










































                     Komisi XI memandang bahwa Figur Gubernur BI yang ideal tentu saja yang memiliki
                     chemistry dengan  pemerintah, khususnya  kementerian sektor perekonomian dan
                     keuangan, serta otoritas lainnya seperti OJK dan LPS. Sebab, kedudukan BI sangat
                     penting sebagai regulator sektor makro prudential.  Apalagi, setelah pengesahan
                     Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
                     Keuangan, dibutuhkan banyak aturan pelaksana yang harus segera dibuat. Butuh kerja
                     cepat dan solid di antara Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang di dalamnya
                     ada unsur BI.

                     Melalui UU Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tersebut BI diberikan lebih besar turut
                     serta dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan
                     tingkat kemiskinan nasional. Tentu ini tugas yang tidak ringan, butuh effort yang lebih
                     besar dari BI. Selain itu, tugas BI juga sangat penting memastikan inflasi terkendali
                     serta kurs yang stabil. Terlebih, tahun 2023 ini kita menghadapi tahun ekonomi yang
                     tidak mudah melalui penjagaan devisa agar tetap kuat. Tugas BI juga perlu memastikan
                     kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) bukan hanya di sektor sumber daya alam, tetapi
                     diperluas ke sektor lainnya seperti perbankan. Selain itu, Bi juga yang memastikan
                     pelaksanaan kebijakan DHE. Setidaknya 6 bulan sampai 1 tahun dengan insentif bagi
                     eksportir yang diberikan pas buat menopang usaha mereka.



                                                                 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang  2022–2023  145
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152