Page 145 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 145

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
                                                                            MENUJU INDONESIA MAJU







                     musyawarah untuk mufakat dengan urutan abjad, yaitu:

                          a.  Aliyah,

                          b.  Amin Shabana,
                          c.  Evri Rizqi Monarshi,

                          d.  I Made Sunarsa,

                          e.  Mimah Susanti,

                          f.  Mohammad Reza,

                          g.  Muhammad Hasrul Hasan,
                          h.  Tulus Santoso,

                          i.   Ubaidillah,

                     dan 6 (enam) Calon Cadangan Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 dengan urutan
                     sebagai berikut.


                          1.  Mulyo Hadi Purnomo,
                          2.  Tantri Relatami,

                          3.  Cecep Suryadi,

                          4.  Ida Fitri Halili,

                          5.  Gustav Aulia,

                          6.  Bondan Kartiko.

                     Pemilihan Komisioner KPI Pusat merupakan momentumnya tepat karena Indonesia
                     mulai memasuki tahun politik, untuk pelaksanaan pengawasan penyiaran bisa lebih
                     optimal lagi. Bukan saja di pusat, tapi KPID di masing-masing daerah harus aktif
                     melakukan pengawasan. KPI memiliki peran penting mengingat suasana politik yang
                     mulai menghangat dan tidak jarang media penyiaran tanah air, baik televisi maupun
                     radio kerap digunakan sebagai sarana propaganda politik  yang tidak sehat, tidak
                     mendidik, kampanye hitam, dan hoaks. Agar penyiaran kita steril dari praktik-praktik
                     semacam itu, KPI harus tegas jangan takut memberikan teguran apabila melakukan
                     pelanggaran. Tantangan yang tengah dihadapi KPI saat ini, antara lain, menyangkut
                     citra publik, anggaran terbatas, dan pengawasan siaran “platform  streaming” atau
                     media baru OTT (over the top) yang walaupun belum masuk sebagai kewenangan KPI,
                     tetapi ternyata menjadi sumber hiburan masyarakat. Hal mendesak yang perlu segera
                     dilaksanakan oleh KPI adalah mengesahkan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan
                     Standar Program Siaran (P3SPS) yang tertunda sejak tahun 2020.



                                                                 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang  2022–2023  143
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150