Page 130 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Timwas Haji Melakukan pemeriksaan
pelaksanaan kedatangan jamaah haji
indonesia di bandara King Abdul Aziz
(Jeddah), 20 Juni 2023

Tim Pengawas DPR RI dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, Tim Implementasi
Reformasi DPR RI, Tim Open Parliament Indonesia, Tim Pemantau dan Evaluasi
Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Tim Penguatan Diplomasi
Parlemen. Tim Implementasi Reformasi DPR RI dan Tim Open Parliament Indonesia
dijelaskan lebih lanjut di bagian penguatan kelembagaan DPR RI. Hingga saat ini,
timwas-timwas tersebut berupaya menindaklanjuti temuan-temuan sebelumnya.

Sebagai contoh, Timwas DPR RI terhadap PPMI terus berupaya mendorong pemerintah
untuk melakukan penguatan pelindungan dan fasilitas bagi Pekerja Migran Indonesia
(PMI), yaitu dengan cara mewujudkan dan memastikan kompetensi dan kualitas
PMI sebelum diberangkatkan ke luar negeri agar lebih berdaya saing, mendukung
penambahan anggaran BP2MI untuk mendukung program pengawasan PMI.

Demikian juga Timwas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan yang
terus mendorong supaya pembangunan kawasan perbatasan sejalan dengan
tujuan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara-Kawasan
Perbatasan 2020-2024 melalui sinergitas para pemangku kepentingan terkait. Timwas
ini menekankan perlunya koordinasi dan komunikasi yang intensif oleh Kementerian/
Lembaga dengan BNPP terkait kebijakan di sektor anggaran pada masing-masing
Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dalam rangka implementasi
RPJMN Tahun 2020-2024. Untuk membangun kawasan perbatasan yang holistik dan
komprehensif, BNPP didorong untuk lebih menyerap masukan dari daerah-daerah
terkait program yang dibutuhkan daerah untuk pengembangan dan pemberdayaan
kawasan perbatasan yang selanjutnya disinergikan dengan program pembangunan
kawasan perbatasan dari Kementerian/Lembaga. Kemudian Timwas DPR RI dalam
Penyelenggaraan Ibadah Haji melakukan pengawasan terhadap persiapan dan
pelaksanaan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M. Timwas ini mendorong pemerintah
untuk terus meningkatkan layanan, terutama yang terkait dengan pemondokan,

128 Kinerja Pengawasan