Page 126 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina
Wilujeng Pramestuti, saat memimpin
Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI
dengan Perpusnas, Jakarta (4 April 2023).

Komisi X DPR RI juga memberikan perhatian pada masalah literasi. World Economic
Forum pada tahun 2015 menyebutkan bahwa literasi meliputi berbagai keterampilan,
seperti sains, digital, finansial, budaya dan kewarganegaraan, baca dan tulis, dan
numerasi. Tingkat literasi masyarakat Indonesia pada tahun 2022, menurut penelitian
Perpusnas, berada pada kategori sedang dengan angka 64,48 dari skala 100. Namun,
peningkatannya terjadi dengan kecepatan yang lambat karena kurangnya sarana dan
prasarana pendukung serta anggaran yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini,
Komisi X DPR RI membentuk Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan.
Tujuan dari panja ini adalah untuk mengawasi kebijakan literasi yang dilaksanakan oleh
K/L yang memiliki fungsi dan program literasi, serta memantau strategi pemenuhan
tenaga perpustakaan dan kepastian status kepegawaiannya.

Komisi X DPR RI juga fokus pada masalah pendidikan tinggi. Rapat Panja Perguruan
Tinggi yang diadakan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022–2023 membahas
beberapa permasalahan, termasuk output pendidikan perguruan tinggi, pengawasan
pelaksanaan perguruan tinggi, dan keberpihakan terhadap perguruan tinggi swasta.
Panja Perguruan Tinggi melakukan RDPU dengan berbagai pihak terkait, seperti
perguruan tinggi negeri dan swasta, asosiasi, badan akreditasi, dan pihak terkait
lainnya. Panja menghasilkan rekomendasi terkait akses dan pemerataan, mutu,
penerimaan jalur mandiri, program studi di luar kampus dan pembelajaran jarak jauh,
pendanaan, beasiswa, tata kelola, akreditasi, jenjang karir dosen, pendidikan vokasi,
prestasi kemahasiswaan, dan pajak pendidikan. Semua upaya yang dilakukan Komisi X
DPR RI adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan pendidik, serta
peserta didik di Indonesia.

Isu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga menjadi perhatian Komisi X DPR
RI. PPDB yang diterbitkan Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun

124 Kinerja Pengawasan