Page 123 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Dalam rapat kerja selanjutnya bersama Menteri Agama, Komisi VIII DPR RI menyetujui
tambahan kuota haji reguler sebanyak 8.000 jamaah untuk tahun ini. Selanjutnya, Komisi
VIII DPR RI meminta Menteri Agama mengoptimalkan persiapan penyelenggaraan
ibadah haji, khususnya dalam mengatasi permasalahan pelunasan biaya perjalanan
ibadah haji, perekaman biometrik, pendistribusian koper jamaah, penyelesaian
dokumen, persiapan di Arab Saudi, dan masalah teknis lainnya sehingga kuota haji
dapat terserap penuh. Komisi VIII DPR RI juga mendesak agar tambahan kuota haji
dialokasikan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memberi prioritas pada
jamaah lansia dan pendamping lansia. Selama kunjungan kerja di beberapa lokasi,
Komisi VIII DPR RI merekomendasikan langkah-langkah untuk memastikan fasilitas
yang memadai bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di asrama haji, termasuk
fasilitas mock up pesawat. Komisi VIII DPR RI juga berupaya mencari solusi untuk
mengatasi kendala jamaah lansia dan disabilitas yang menggunakan kursi roda dan
tidak ada pendamping saat mengikuti Program Haji Ramah Lansia.

I. KOMISI IX

Tingginya tingkat kematian Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak usia
6 bulan hingga 18 tahun hingga mencapai 58,8% mendorong DPR RI untuk mengambil
tindakan cepat. Berbagai kegiatan pengawasan dilakukan Komisi IX DPR RI untuk
mendukung penanganan permasalahan tersebut. Beberapa rekomendasi dihasilkan,
termasuk pemberian santunan oleh pemerintah kepada keluarga korban GGAPA yang
meninggal sesuai peraturan yang berlaku dan menjamin pembiayaan pengobatan
dan perawatan paliatif anak-anak korban GGAPA melalui Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN). Komisi IX DPR RI juga mendesak pemerintah melakukan investigasi
komprehensif guna memastikan penyebab dan faktor risiko GGAPA secara transparan,
objektif, dan bertanggung jawab, selain meningkatkan keterbukaan informasi
publik. Pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif, proaktif, dan inovatif serta
meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap industri farmasi dan pangan
untuk mengurangi kejadian serupa dimasa yang akan datang.

Dicabutnya status pandemi menjadi endemi pada bulan Juni 2023, tidak menghentikan
pengawasan Komisi IX DPR RI terhadap penanganan Covid-19, dengan memastikan
ketersediaan anggaran, obat, dan alat kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan
termasuk perlindungan kepada mereka, serta memastikan koordinasi pemangku
kepentingan berjalan dengan baik.

Komisi IX DPR RI membentuk Panja Pengawasan Vaksin Covid-19 untuk mengawasi
tata kelola vaksin Covid-19. Beberapa rekomendasi dihasilkan, di antaranya,
memastikan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 di masa endemi

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 121