Page 122 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah
meyetujui penetapan Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH) 2023 Jakarta
(15 Februari 2023).

Komisi VIII DPR RI menyoroti usulan pemerintah tentang kenaikan biaya
penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60
per orang, naik lebih dari 73% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk memenuhi
aspirasi masyarakat Muslim dalam menunaikan ibadah haji tahun ini, Komisi VIII DPR
RI membentuk Panja BPIH tahun 1444 H/2023 M untuk menyarankan rasionalisasi
atau penurunan biaya haji. Panja BPIH menemukan beberapa komponen yang dapat
mengurangi besaran BPIH, seperti durasi tinggal jamaah di Arab Saudi, penerbangan,
akomodasi, katering, dan lainnya. Sebagai tindak lanjut temuan ini, Panja BPIH
meminta Panja Pemerintah Kemenag untuk menurunkan harga biaya haji pada setiap
komponen BPIH melalui rapat pembahasan bersama pemangku kepentingan terkait.

Mengacu pada laporan Panja BPIH, pada tanggal 15 Februari 2023, Komisi VIII DPR
RI bersama dengan Menteri Agama menyetujui BPIH tahun 1444 H/2023 M. Besaran
rata-rata BPIH tahun tersebut untuk jemaah haji reguler adalah Rp90.050.637,26 per
jamaah. Biaya tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu biaya perjalanan ibadah haji
yang dibayar langsung oleh jamaah dan biaya yang bersumber dari nilai manfaat
keuangan haji. Meskipun dilakukan efisiensi harga di berbagai komponen, Komisi
VIII DPR RI tetap mendorong pemerintah untuk memastikan kualitas pelayanan,
pembinaan, dan perlindungan yang optimal bagi jemaah haji sejak sebelum, saat, dan
setelah penyelenggaraan ibadah haji. Komisi VIII DPR RI juga mendorong langkah-
langkah seperti revisi PMA untuk mengatur besaran setoran awal pendaftaran haji,
menetapkan kebijakan rasionalisasi biaya perjalanan haji sesuai kondisi ekonomi
secara berkala, serta memberikan dukungan bimbingan manasik bagi jamaah haji
lanjut usia dan penyandang disabilitas. Selain itu, Komisi VIII DPR RI berupaya untuk
meningkatkan diplomasi dan lobi agar dapat mengupayakan tambahan kuota haji
untuk tahun berikutnya.

120 Kinerja Pengawasan