Page 124 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 124

Komisi  IX  DPR  RI  melakukan  Kunjungan  Kerja  ke  RSCM  dan
            RSAB Harapan Kita terkait Penanganan Kasus GGAPA pada anak
                              (22 November 2022).









                  dengan dukungan anggaran yang cukup, memperkuat tata kelola vaksin Covid-19,
                  memastikan vaksin Covid-19 yang digunakan tersertifikasi halal, penguatan koordinasi
                  dengan pemerintah daerah dan kerja sama multisektoral dalam hal rantai pasok vaksin,
                  melakukan  intensifikasi,  sosialisasi  dan  edukasi  masyarakat,  menjamin  ekosistem
                  penelitian dan pengembangan  vaksin dalam negeri, serta mendesak pemerintah
                  untuk melakukan langkah mitigasi dalam menghadapi ancaman pandemi di masa
                  yang akan datang.

                  Komisi IX DPR juga memberikan perhatian terhadap kebijakan kelas rawat inap standar
                  (KRIS)  JKN  yang merupakan amanah UU SJSN.  Terkait kebijakan KRIS, Komisi IX
                  mendesak pemerintah melakukan beberapa hal, yaitu: (1) memastikan kecukupan dan
                  kompensasi sumber daya manusia kesehatan (SDMK), kelengkapan sarana prasarana
                  pelayanan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan di fasilitas
                  kesehatan,  serta  melakukan  perluasan  uji  coba  KRIS  JKN  di  berbagai  tipe  RS;  (2)
                  mengimplementasikan KRIS secara bertahap dan memprioritaskan pelaksanaannya
                  pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang telah memenuhi kriteria
                  yang ditetapkan; (3) mengkaji kembali Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021
                  tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan dan mempersiapkan seluruh
                  peraturan perundangan yang diperlukan untuk implementasi KRIS. Terkait kenaikan
                  tarif layanan JKN, Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk terus melibatkan
                  asosiasi fasilitas kesehatan dalam pembahasan standar kenaikan tarif layanan dengan
                  tetap memperhitungkan kecukupan iuran dan kesinambungan program sebagaimana
                  tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82  Tahun 2018 tentang  Jaminan
                  Kesehatan.



            122     Kinerja Pengawasan
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129