Page 120 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

tercapai dan tepat sasaran. Perpres ini mengatur petunjuk teknis pembelian BBM
bersubsidi, termasuk kriteria pengguna kendaraan dan persyaratan detail lainnya, agar
konsumsi BBM bersubsidi bisa lebih terkendali.

Setelah kenaikan harga BBM, sebulan menjelang bulan Ramadhan 2023, masyarakat
menghadapi permasalahan minyak goreng. Minyak goreng kemasan murah Minyakita
di beberapa daerah mengalami kelangkaan dan harganya mencapai Rp20.000 per liter.
Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp14.000
per liter atau Rp15.500 per liter, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Komisi VII DPR
RI melakukan RDP dengan Kementerian Perindustrian dan pihak-pihak terkait untuk
meningkatkan pengawasan terhadap industri CPO dan minyak goreng guna menjaga
ketersediaan pasokan dengan harga yang wajar. Komisi VII DPR RI juga mendorong
Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian agar perusahaan industri CPO dan
minyak goreng terdaftar sebagai anggota asosiasi guna memudahkan koordinasi dan
pengawasan.

Selain itu, Komisi VII DPR RI juga menaruh perhatian terhadap komitmen pemerintah
dalam mewujudkan Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 untuk menekan pencemaran
lingkungan. Energi menjadi fokus utama dalam pencapaian NZE, dan dalam Rapat
Kerja bersama Dewan Energi Nasional (DEN), Komisi VII DPR RI membahas strategi
dan roadmap NZE 260 serta langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi potensi
kritis dan darurat energi. Komisi VII DPR RI sepakat untuk bersama-sama melakukan
akselerasi transisi energi guna mencapai NZE pada tahun 2060. Dalam rangka
mendukung perwujudan ekosistem kendaraan listrik, Komisi VII DPR RI mendorong
berbagai pihak untuk menyusun roadmap pengembangan ekosistem EV dan EV
baterai yang lebih terukur, mengkaji pengembangan proyek baterai kendaraan listrik,
dan mengembangkan sasaran pengembangan IBC hingga ke pasar ekspor. Komisi VII
DPR RI juga mendorong percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik dan
ekosistem industri baterai serta kendaraan listrik yang kompetitif melalui terobosan
kebijakan dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Komisi VII DPR RI ikut menyoroti kebijakan pemerintah terkait hilirisasi komoditas
mineral logam dan batubara mengingat kebijakan ini berpotensi penting dalam
peningkatan perekonomian negara. Komisi VII DPR RI mendorong tumbuhnya hilirisasi
mineral logam dan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara, sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, salah satunya
yaitu melalui kunjungan kerja spesifik yang dilakukan untuk meninjau progress smelter
PT Amman Mineral Industri di Kabupaten Sumbawa, NTB. Komisi VII DPR RI juga
berupaya memperoleh perspektif korporasi mengenai dampak kebijakan pemerintah
berupa hilirisasi komoditas minerba dalam kunjungan kerja spesifiknya di Provinsi
Kalimantan Tengah.

118 Kinerja Pengawasan