Page 111 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Kedua, permasalahan perlintasan sebidang jalur kereta api yang menyebabkan
terjadinya kecelakaan hingga jatuh korban jiwa. Dalam RDP, Komisi V DPR RI
mendesak pemangku kepentingan terkait untuk mengupayakan beberapa hal,
di antaranya: meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan perlintasan sebidang,
terutama pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam penyediaan fasilitas
keselamatan, perawatan dan penertiban perlintasan sebidang; memecahkan
permasalahan kecelakaan di perlintasan sebidang, salah satunya dengan kebijakan
Early Warning System (EWS); melakukan koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah
daerah dan stakeholder lainnya untuk mengatasi dan mengantisipasi kecelakaan
di sekitar perlintasan sebidang; meningkatkan pengawasan terkait keberadaan
perlintasan sebidang ilegal.

Ketiga, permasalahan kerusakan jalan nasional di Provinsi Jambi akibat masifnya
angkutan batu bara. Komisi V DPR RI merespon permasalahan ini dengan melakukan
peninjauan Jalan Nasional Batanghari yang rusak akibat kendaraan batu bara.
Dalam rapat kerjanya, Komisi V DPR RI meminta Korlantas Polri untuk meningkatkan
pengawasan dan koordinasi dengan stakeholder terkait lainnya dalam penerapan
larangan dan penegakan hukum terhadap kendaraan Overdimension Overloading
(ODOL) yang melintasi jalan umum; serta meminta kepada pemerintah untuk segera
menyelesaikan persoalan angkutan khusus, termasuk angkutan pertambangan dan

Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menhub, Menteri PUPR, serta RDP
dengan Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Dirgakkum Korlantas Polri
dengan agenda pembahasan kesiapan infrastruktur dan transportasi
mudik Lebaran 2023 di Gedung Nusantara DPR RI (4 April 2023).

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 109