Page 102 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 102
Guna mengawal proses implementasi pembentukan 4 (empat) Daerah Provinsi Otonom
Baru termasuk terbentuknya organisasi Pemerintahan Daerah serta terselenggaranya
pemerintahan secara baik, Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang
Evaluasi Pembentukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di 4 (empat) Daerah
Provinsi Otonom Baru di Tanah Papua.
Dalam upaya menyelesaikan permasalahan Tenaga Honorer, Komisi II DPR RI meminta
kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia (Kementerian PANRB RI) untuk segera menyelesaikan urusan
terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honorer
pada 28 November 2023 berdasarkan Pasal 99 ayat (2) PP No. 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dengan catatan: 1) Tidak
ada pemberlakuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kepada seluruh tenaga
honorer; 2) Tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini;
3) Kebijakan yang diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran; dan
4) Menerapkan prinsip keadilan, kompetitif dan memberikan kesempatan yang sama
bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN.
100 Kinerja Pengawasan
