Page 87 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

6. Kebijakan Umum Belanja Negara

Arah kebijakan belanja negara tahun 2024 mencakup hal-hal berikut: (1) Mendukung
percepatan transformasi ekonomi; (2) Memperkuat pengeluaran yang lebih baik
melalui efisiensi pemenuhan kebutuhan dasar; (3) Mendorong subsidi yang tepat
sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi
data; (4) Menguatkan sinergi dan harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah,
termasuk melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan prinsip-prinsip
kebijakan fiskal regional yang mendasar.

Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan
kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi
ekonomi. Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat, antara lain: (1) Mendukung percepatan
transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan
stunting, pengendalian inflasi; dan peningkatan investasi; disamping itu juga untuk
penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung
hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi; (2) Melakukan penguatan spending
better melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan,
dan berorientasi pada hasil; (3) Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas
program perlindungan sosial; (4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan
lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar
golongan dan antarwilayah.

Kebijakan Transfer ke Daerah tahun 2024 yang sudah disampaikan oleh
pemerintah dalam Panja TKD Tahun 2024. Panja sepakat, kebijakan TKD diarahkan
untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD, serta
mempertimbangkan agenda nasional seperti pembangunan IKN dan pemilihan
umum serentak, dengan pokok-pokok kebijakan, antara lain (1) Meningkatkan sinergi
kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari
tahap perencanaan hingga penganggaran; (2) Meningkatkan kualitas pengelolaan
TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD terarah, terukur, akuntabel, dan
transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi; (3) Memperkuat
earmarking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi
ekonomi, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial,
serta untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
(4) Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD dalam mendukung
pencapaian program prioritas nasional jangka pendek.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 85