Page 79 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 79
DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU
Sumber: Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang Diwakili Menteri Keuangan,
Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM, serta Gubernur Indonesia dalam Rangka
Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya
Gambar 6. Kesepakatan DPR RI atas Transfer ke Daerah TA 2023
Alokasi Dana Otsus dan DTI dalam APBN TA 2023 dialokasikan sebesar Rp17.241,3 miliar.
Alokasi Dana Otsus dan DTI tahun 2023 terdiri atas: (1) Dana Otsus provinsi-provinsi
di wilayah Papua sebesar Rp8.910,0 miliar; (2) Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar
Rp3.960,0 miliar; dan (3) DTI provinsi-provinsi di wilayah Papua sebesar Rp4.371,3 miliar.
Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta dialokasikan sebesar Rp1.420,0 miliar.
Dalam rangka mendukung kebijakan Dana Desa tersebut dan mempertimbangkan
kemampuan keuangan negara, maka Dana Desa dalam APBN tahun anggaran 2023
dialokasikan sebesar Rp70.000,0 miliar atau meningkat sebesar Rp2.068,0 miliar. Dana
Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk
mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Pada tahun anggaran 2023, insentif fiskal diberikan kepada daerah berdasarkan
kriteria tertentu antara lain berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja daerah di
bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan
dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan
fiskal nasional. Terkait dengan hal tersebut, alokasi insentif fiskal dalam APBN TA 2023
dialokasikan sebesar Rp8.000,0 miliar.
Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 77
