Page 73 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 73
DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU
penggalian potensi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk penguatan basis pajak
dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP); (5) Melakukan penguatan pengawasan
dan penegakan hukum dengan lebih optimal; dan (6) Memastikan pencapaian target
penerimaan perpajakan dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar konsolidasi fiskal
dapat berjalan dengan baik.
Sumber: Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang Diwakili Menteri Keuangan,
Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM, serta Gubernur Indonesia dalam Rangka
Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya.
Gambar 2. Penerimaan Perpajakan Tahun 2023 (dalam Rp Miliar)
Target penerimaan perpajakan tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp2.021.223,7 miliar
atau lebih tinggi Rp4.300,0 miliar dari target penerimaan perpajakan yang diusulkan
dalam RAPBN TA 2023 (Gambar 2). Peningkatan target penerimaan perpajakan tahun
2023 terutama didukung oleh pemulihan ekonomi, keberlanjutan implementasi UU
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemberian insentif fiskal yang tepat,
penegakan hukum, serta harga komoditas yang masih tinggi walaupun termoderasi.
Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 71
