Page 69 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

lingkungan hidup dan kehutanan, DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meningkatkan pagu anggaran program berbasis
masyarakat pada tahun 2023, minimal 40% dari pagu anggaran total. Tujuannya untuk
memperkuat program berbasis masyarakat yang sudah ada dan membangun taman-
taman kehati di daerah guna mendukung program pemulihan lahan dan mitigasi
perubahan iklim.

Terkait pembahasan RKA di bidang kelautan, DPR RI mendorong Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) untuk merealokasi anggaran demi membantu masyarakat pesisir
dalam menghadapi bencana di wilayah-wilayah Indonesia. DPR RI juga menekankan
pentingnya untuk tetap fokus dan konsisten terhadap program pemulihan ekonomi
yang banyak menciptakan lapangan kerja, terutama di sektor kelautan untuk
meningkatkan produksi dan ekspor komoditas laut unggulan nasional.

Dalam sektor perdagangan, DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan untuk
mengambil langkah strategis guna meningkatkan surplus neraca perdagangan
nasional, sambil mempertimbangkan cadangan devisa dan mengantisipasi dampak
perekonomian global terhadap neraca perdagangan Indonesia. DPR RI juga mendorong
bank-bank milik negara untuk memberikan dukungan dan kemudahan kepada sektor
UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit stimulus dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional dan menjaga inflasi nasional setelah kenaikan BBM
Subsidi. Selain itu, DPR RI juga mendorong bank-bank milik negara untuk melakukan
relaksasi atau restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19.

Terkait penyediaan infrastruktur dasar, DPR RI mendorong Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meningkatkan alokasi program
infrastruktur berbasis masyarakat. Begitu pula pengembangan bidang riset dan inovasi,
DPR RI mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengoptimalkan
program yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan
berbagai program bantuan riset dan inovasi.

DPR RI sangat prihatin dengan rendahnya penetapan angka partisipasi kasar (APK)
perguruan tinggi pada tahun 2021. Oleh karena itu, DPR RI mendesak Kemendikbud
Ristek untuk meningkatkan bantuan kepada penyelenggaraan pendidikan berbasis
masyarakat dalam bentuk peningkatan anggaran yang adil dan proporsional
pada tahun-tahun anggaran selanjutnya. Terkait pagu anggaran Kemenparekraf/
Baperakraf, DPR RI meminta program dan kegiatan difokuskan pada pemulihan
pariwisata dan penguatan ekonomi kreatif dengan memberikan stimulus atau bantuan
kepada pelaku pariwisata.

Berdasarkan proyeksi asumsi makro RAPBN TA 2023, DPR RI mendorong Kementerian
Keuangan bersama Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah
untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengendalikan inflasi, stabilitas makro

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 67