Page 67 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

2. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L)
dengan Mitra Kerja

Sebagai bagian penting dari APBN dan juga merupakan salah satu instrumen utama
penggerak kebijakan fiskal di bidang belanja negara, kualitas belanja (spending better)
Kementerian dan Lembaga atau K/L harus selalu meningkat dari waktu ke waktu,
agar mampu melindungi kepentingan masyarakat luas dan juga berperan sebagai
pengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi perekonomian global
yang penuh dengan ketidakpastian pada tahun 2023.

Sebagai salah satu instrumen penting bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai
kebijakan dalam rangka mencapai sasaran dan target pembangunan nasional,
kebijakan belanja K/L diarahkan pemanfaatannya untuk meningkatkan peluang
kesempatan kerja, turut serta mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan (gini
ratio) demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

DPR RI dan pemerintah telah menyetujui besaran anggaran (K/L) dalam APBN
TA 2023. Dalam Laporan Kinerja DPR RI ini disampaikan terdapat 12 K/L yang
memperoleh anggaran terbesar pada TA 2023. Antara lain Kementerian Pertahanan
Rp134,326 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp125,217
triliun; Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp111,063 triliun; Kementerian Kesehatan
Rp85,458 triliun; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rp80,221
triliun; Kementerian Sosial Rp78,179 triliun; Kementerian Agama Rp70,446 triliun;
Kementerian Keuangan Rp45,224 triliun; Kementerian Perhubungan Rp33,441 triliun;
Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp19,703; Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rp18,595 triliun; Komisi Pemilihan Umum Rp15,987 triliun (Gambar 1).

Gambar 1. Anggaran Terbesar Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023 (Rp Triliun)

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 65