Page 58 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Laporan kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 bidang anggaran diawali dengan
pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun
Anggaran (TA) 2023. Dalam bagian ini akan diulas secara singkat mengenai Pembahasan
Nota Keuangan dan RAPBN TA 2023; Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dengan Mitra Kerja; Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Tahun 2023; Sasaran dan Indikator Pembangunan TA 2023; Pendapatan Negara;
Belanja Negara; serta Defisit dan Pembiayaan. Kemudian DPR RI juga melakukan
pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN)
TA 2021. Pada bagian ini akan dibahas mengenai realisasi anggaran tahun 2021 yang
harus dipertanggungjawabkan pemerintah kepada DPR RI.

Pembahasan selanjutnya mengenai Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2024. Dalam
bagian ini digambarkan secara singkat proses pembahasan Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN TA 2024. Sedangkan bagian
terakhir adalah pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II tahun 2023.

A. Pembahasan RUU APBN TA 2023

Pembahasan RUU APBN TA 2023 sudah dimulai sejak penyampaian bahan Kerangka
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan rancangan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 oleh Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah,
pada saat sidang paripurna DPR-RI tanggal 20 Mei 2022. Kemudian penyampaian
Nota Keuangan dan RAPBN 2023 secara resmi disampaikan oleh Presiden Republik
Indonesia pada sidang paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2022.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang, tahap pertama pembahasan RUU APBN 2023,
diawali terlebih dahulu dengan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023. Penyampaian bahan
KEM-PPKF dan RKP Tahun 2023 dilakukan oleh Menteri Keuangan yang mewakili
pemerintah, pada saat sidang paripurna DPR RI tanggal 20 Mei 2022.

Secara garis besar, KEM PPKF Tahun 2023 mencakup: Pertama, dinamika perekonomian
dan respons kebijakan serta outlook tahun 2022 berdasarkan realisasi hingga bulan
Maret 2022 atau triwulan I-2022. Kedua, transformasi ekonomi dan kerangka makro
fiskal jangka menengah. Ketiga, pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2023. Keempat,
uraian risiko fiskal yang akan dihadapi ke depan. Dan Kelima, penjabaran kebijakan pagu
indikatif Kementerian dan Lembaga (K/L) tahun 2023 yang menjadi panduan dalam
penyusunan kebijakan penganggaran K/L tahun 2023.

56 Kinerja Anggaran