Page 57 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

III

KINERJA ANGGARAN

ewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) memiliki kedudukan
Dyang sangat strategis dalam pengelolaan
keuangan negara, sebagaimana tercantum dalam
konstitusi negara: UUD NRI Tahun 1945; Pengelolaan
keuangan negara dilakukan dari anggaran
perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai
dengan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara; Undang–Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; dan Undang–Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara. Undang–
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD, dan Peraturan DPR RI Nomor 1
Tahun 2020 tentang Tata Tertib. DPR RI memiliki
alat kelengkapan dalam bentuk komisi-komisi
terkait dan Badan Anggaran (Banggar DPR RI)
dalam menjalankan tugas dan fungsi anggarannya.

DPR RI memiliki tugas dan wewenang: (1)
memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN
(yang diajukan Presiden); (2) memperhatikan
pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN
dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama;
(3) menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
yang disampaikan oleh BPK; dan (4) memberikan
persetujuan terhadap pemindahtanganan
aset negara maupun terhadap perjanjian yang
berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait
dengan beban keuangan negara.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 55