Page 52 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Sementara pada tingkat II, pengambilan keputusan diambil dalam Rapat Paripurna
DPR RI dengan penyampaian proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, serta
hasil pembahasan tingkat I. Kemudian, tiap fraksi dan Anggota DPR RI menyatakan
persetujuan atau penolakan, dan pendapat akhir dari Presiden disampaikan. Dalam
seluruh pembahasan RUU, baik di tingkat I maupun tingkat II, DPR RI bekerja bersama-
sama dengan Pemerintah.

Hingga akhir Tahun Sidang 2022–2023, terdapat 13 RUU yang sedang dalam proses
pembahasan tingkat I di berbagai komisi, Badan Legislasi, dan Panitia Khusus, seperti
yang tercantum dalam Lampiran III. DPR RI telah berkomitmen untuk mempercepat
penyelesaian pembahasan seluruh RUU bersama Pemerintah. RUU-RUU ini sangat
penting untuk segera menjadi undang-undang agar dapat mengatasi berbagai
persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini.

Salah satu RUU yang sedang berada dalam pembicaraan tingkat I, yaitu RUU tentang
Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. RUU ini diperlukan untuk mengikuti dinamika perkembangan
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelindungan hukum di bidang pemanfaatan
teknologi informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, terdapat RUU tentang Perubahan
atas Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggabungkan
materi dari Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ke dalam RUU
tentang Narkotika. Selanjutnya, RUU tentang Hukum Acara Perdata dibentuk untuk
menyatukan berbagai hukum acara perdata yang sebelumnya diatur dalam Herzien
Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), serta
tersebar dalam berbagai undang–undang sektoral dan Peraturan Mahkamah Agung
sejak Indonesia merdeka.

RUU lainnya, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014
Aparatur Sipil Negara yang sangat penting untuk menata ulang kelembagaan Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN), meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mengurangi jumlah ASN karena perampingan
organisasi, mengangkat tenaga honorer, dan menerapkan digitalisasi manajemen
ASN. Kemudian, RUU tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Pendidikan Kedokteran mendesak untuk menyusun regulasi baru
dalam bidang pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia, serta
menghadapi era digital 4.0 dan era normal baru.

RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan diperlukan untuk mengatur transisi
energi dari yang tidak terbarukan ke yang terbarukan, serta pengembangan energi
baru dan terbarukan. Sementara itu, RUU tentang Perubahan atas Undang–Undang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

50 Kinerja Legislasi