Page 50 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 50
Rapat Kerja Komisi II DPR RI terkait
pengambilan keputusan atas 8 RUU
pembentukan dan perbaikan dasar hukum
wilayah provinsi (13 Februari 2023)
p. RUU TENTANG PROVINSI SUMATERA UTARA, RUU TENTANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN, RUU TENTANG PROVINSI JAWA BARAT, RUU TENTANG
PROVINSI JAWA TENGAH, RUU TENTANG PROVINSI JAWA TIMUR, RUU TENTANG
PROVINSI MALUKU, RUU TENTANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, DAN RUU
TENTANG PROVINSI BALI
Pada Tahun Sidang 2022–2023, DPR RI telah menyetujui pengesahan 8 RUU yang
penting dalam mengatur pembentukan dan perbaikan dasar hukum wilayah provinsi.
Proses pengesahan ke-8 RUU tersebut menjadi undang–undang dilakukan dalam
sebuah Rapat Paripurna yang berlangsung pada tanggal 4 April 2023.
Pembahasan 8 RUU yang mencakup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali, dimulai dengan Surat Presiden
Nomor R-05/Pres/01/2023 pada tanggal 25 Januari 2023. Surat tersebut menunjuk
beberapa Menteri, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan
HAM, untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.
Pengesahan 8 RUU ini bertujuan untuk memperbaharui dasar hukum pembentukan 8
provinsi agar sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia
saat ini. Dasar hukum sebelumnya masih mengacu pada UUD Sementara (UUDS)
Tahun 1950 yang mencerminkan semangat pemerintahan federalistik, yang sudah
tidak lagi sesuai dengan konsep otonomi daerah yang ada dalam UUD NRI Tahun
1945.
Dalam pembahasan RUU ini, partisipasi publik dari provinsi-provinsi objek pengaturan
juga dipertimbangkan. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk melibatkan partisipasi
publik, seperti kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat dan
48 Kinerja Legislasi
