Page 48 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima tanggapan
pemerintah terhadap pandangan Fraksi DPR RI atas Rancangan
Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna DPR RI (23 Agustus 2022)

n. RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal 6 September 2022, DPR menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (RUU
P2 APBN TA 2021) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. RUU ini merupakan RUU
Kumulatif Terbuka yang diajukan oleh Pemerintah. Tanggal 4 Oktober 2022, Presiden
Joko Widodo menandatangani dan mengundangkan RUU tersebut menjadi Undang–
Undang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

RUU P2 APBN TA 2021 disahkan untuk memastikan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan negara oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan
dalam UUD NRI Tahun 1945. Laporan keuangan pemerintah pusat atas pelaksanaan
APBN TA 2021 mencakup berbagai aspek, seperti Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan. Dalam RUU P2 APBN TA 2021 juga dimuat laporan hasil
pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang kemudian dijelaskan
kepada DPR dan Presiden.

Hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun
2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini menunjukkan
bahwa Pemerintah Pusat telah menjalankan pengelolaan keuangan negara secara
baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, opini WTP juga
mencerminkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN,
yang diharapkan akan berdampak positif pada pembangunan seperti peningkatan
kesejahteraan rakyat, penurunan tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi
ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun dihadapkan pada tantangan luar biasa, seperti
Pandemi Covid-19 dan situasi internasional yang sulit, pencapaian ini merupakan hal
yang luar biasa.

46 Kinerja Legislasi