Page 51 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Provinsi Jawa Tengah pada 16-18 Maret 2023 dan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada
tanggal 17-19 Maret 2023. Selain itu, partisipasi publik dilakukan melalui Rapat Dengar
Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU tentang 8 (delapan) Provinsi dengan Gubernur
Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Gubernur Provinsi Kalimantan
Tengah, Gubernur Provinsi Maluku dan Gubernur Provinsi Bali pada 27 Maret 2023.

Pengesahan 8 RUU tersebut membawa manfaat besar bagi pemerintah daerah dan
masyarakat di 8 provinsi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan
permasalahan hukum yang relevan dengan keberlangsungan roda pemerintahan,
mendorong kemajuan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi
muatan yang terdapat dalam 8 RUU ini mengatur tentang definisi provinsi, tanggal
pembentukan (hari kelahiran), dan dasar hukum pembentukannya, cakupan wilayah
provinsi yang memuat jumlah kabupaten dan kota yang selama ini hasil pemekaran
kabupaten/kota belum masuk dalam cakupan wilayah masing-masing provinsi,
penegasan ibu kota di masing-masing provinsi serta karakteristik provinsi berupa
karakter kewilayahan dan geografis, potensi sumber daya alam dan karakteristik suku,
bangsa, budaya, adat istiadat dan tradisi dan kearifan lokal.

Khusus untuk RUU tentang Provinsi Bali, Komisi II DPR RI, DPD RI dan Pemerintah
memandang perlu pengaturan dalam RUU tentang Provinsi Bali yang sedikit
berbeda dengan RUU Provinsi lainnya. Hal ini dikarenakan RUU Provinsi Bali sudah
masuk dalam Program Legislasi (Prolegnas) DPR Tahun 2020-2024 dan Provinsi Bali
memiliki karakteristik sebagai bagian identitas bangsa Indonesia yang dikenal di dunia
internasional sehingga diperlukan jaminan akan pelestarian adat istiadat, kekayaan
alam, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Bali sebagai jati diri masyarakat Bali
untuk menjaga dan mencegah kepunahan budaya Bali dalam tantangan perubahan
di masa yang akan datang. Implementasi pemberian otonomi daerah kepada Provinsi
Bali dapat terwujud dengan memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang,
kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi kewilayahan dan geografis serta tantangan
dan dinamika masyarakat yang dihadapi dalam tataran lokal, nasional, dan internasional
dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

2. RUU DALAM TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I

Proses pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan yang berbeda, yaitu
tingkat I dan tingkat II. Pada tingkat I, pembahasan RUU dilakukan bersama Pemerintah
terjadi di rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan
Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Kegiatan ini mencakup pengantar musyawarah,
pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), dan penyampaian pendapat mini.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 49