Page 53 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat
mewakili Komisi I DPR RI untuk menyetujui perubahan UU
ITE dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah
di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (10 April 2023)

mendesak untuk diselesaikan. Karena RUU tersebut memuat berbagai rencana
tentang pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya, partisipasi masyarakat hukum adat dan sekitar
kawasan konservasi, pendanaan untuk konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya, serta penguatan sanksi pidana dan kewenangan penyidik pegawai
negeri sipil. Penyelesaian RUU ini membutuhkan komitmen yang sama antara DPR RI
dan Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-
undang di Indonesia.

RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi berasal dari daftar kumulatif terbuka dan bertujuan untuk
menyesuaikan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan.
RUU ini mencakup penyesuaian usia Hakim Konstitusi, mekanisme evaluasi bagi
Hakim Konstitusi berdasarkan laporan pengaduan masyarakat, pembentukan majelis
kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan penghapusan batas maksimal jabatan Hakim
Konstitusi.

RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan langkah DPR RI untuk memastikan
kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia serta meningkatkan kualitas
hidup mereka. RUU ini menjadi sangat penting karena tingginya angka kematian ibu
dan bayi karena berbagai faktor penyebabnya. Dengan RUU ini, diharapkan ada dasar
hukum yang kokoh untuk menjalankan program pemerintah yang berkaitan dengan
kesejahteraan ibu dan anak secara merata, serta pengelolaan yang komprehensif agar
program-program tersebut bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 51