Page 47 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 47
DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU
Penandatanganan persetujuan atas RUU tentang Pengesahan
Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (12 Mei 2022)
m. RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI
BURONAN (TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION
OF FUGITIVES)
RUU Ini merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang telah diundangkan menjadi UU
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty
between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives). Perjanjian tentang Ekstradisi
Buronan tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Singapura pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Indonesia. RUU tersebut
telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR
tanggal 15 Desember 2022. Akhirnya, RUU ini telah disahkan dan diundangkan oleh
Presiden pada 13 Januari 2023, menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023
tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of
the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the
Extradition of Fugitives).
Dengan adanya perjanjian internasional ini, diharapkan hubungan dan kerja sama antara
kedua negara dalam penegakan hukum dan pemberantasan pidana dapat meningkat
berdasarkan prinsip saling menguntungkan (mutual benefit). Perjanjian ini mengatur
berbagai hal, termasuk kesepakatan untuk melakukan ekstradisi, jenis tindak pidana
yang dapat diekstradisikan, dasar hukum untuk ekstradisi, pengecualian wajib terhadap
ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung, serta pengaturan penyerahan.
Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 45
