Page 42 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

melalui pengesahan RUU ini termasuk penguatan upaya kesehatan dari segi promotif,
preventif, kuratif, rehabilitasi, dan paliatif. Undang–undang ini juga memberikan landasan
hukum bagi pemerataan fasilitas kesehatan, perizinan dan registrasi tenaga medis dan
kesehatan, pemanfaatan teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kedaruratan
kesehatan, inovasi kesehatan, serta dana kesehatan.

i. RUU TENTANG PENGESAHAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
REGIONAL)

RUU ini merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang diajukan oleh Presiden RI melalui
Surat Nomor R.13/PRES/04/2022 pada tanggal 4 April 2022. DPR RI menugaskan Komisi
VI untuk membahas RUU tersebut bersama Pemerintah melalui Surat Nomor T/584/
PW.01/05/2022 pada tanggal 25 Mei 2022. Dalam proses pembahasannya, Komisi VI
DPR RI telah mengadakan berbagai kegiatan dan Rapat Kerja dengan Pemerintah,
termasuk dengan Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri
Luar Negeri. Pengambilan Keputusan Tingkat I dan penandatanganan RUU terjadi
dalam Rapat Kerja Komisi VI pada 5 Juli 2022. RUU ini kemudian disetujui oleh DPR
RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 Agustus 2022. Akhirnya,
RUU ini telah disahkan dan diundangkan oleh Presiden pada tanggal 27 September
2022, menjadi Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Regional
Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Komprehensif Regional).

Pengesahan RUU ini mempertimbangkan perdagangan sebagai sektor utama yang
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama perdagangan
internasional, dengan tujuan mendukung program pembangunan nasional dalam
meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Guna
mendukung program pembangunan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional,
Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama negara-negara anggota Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Negara Australia, Jepang, Republik
Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Selandia Baru, telah menandatangani Regional
Comprehensive Economic Partnership Agreement pada tanggal 15 November 2020 di
Bogor, Indonesia.

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional diharapkan
dapat menghasilkan kerja sama yang intens dan efektif dalam menciptakan kepastian
dan keragaman aturan perdagangan, menciptakan iklim investasi yang kondusif,
serta meningkatkan peluang usaha barang, jasa, dan investasi di dalam rantai nilai
regional. Persetujuan ini akan memprioritaskan kepentingan nasional, terutama dalam
aspek ekonomi dan perdagangan. Bagi Indonesia, semua negara anggota Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menjadi mitra strategis dalam perdagangan
yang berpotensi besar untuk memperluas jangkauan Indonesia dalam rantai nilai global.

40 Kinerja Legislasi