Page 38 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

RUU P2SK yang sangat dinantikan oleh publik, khususnya pelaku ekonomi,
didedikasikan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan
penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri
jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam serta perekonomian nasional
dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi. RUU ini didesain
dengan konsep Omnibus Law antara lain mencabut keseluruhan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, mencabut sebagian Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, serta mengubah 16 undang-undang lainnya di sektor keuangan.

RUU ini bertujuan untuk mereformasi sektor keuangan dengan mengatur beberapa
aspek diantaranya mengenai (a) penguatan kelembagaan dalam rangka menjaga
stabilitas sistem keuangan; (b) pengembangan dan penguatan industri/sektor
keuangan; (c) meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan dan pelindungan
konsumen di sektor keuangan, dan (d) mengatur tentang akses pembiayaan, UMKM,
dan reformasi penegakan hukum sektor keuangan. Selain itu, RUU ini juga mencakup
peningkatan peran sektor keuangan dalam mendukung kegiatan berkelanjutan dan
upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor keuangan.

Proses pembahasan RUU P2SK melibatkan berbagai kegiatan, di antaranya, adanya
RDPU dengan Perwakilan Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam pada tanggal 30 November
2022, untuk mengumpulkan masukan dari publik terkait pengaturan koperasi simpan
pinjam dalam RUU P2SK. Selain itu, juga dilakukan Rapat Kerja Pansus RUU P2SK
dengan sejumlah pihak terkait, seperti Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian
Keuangan, Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan, Plt Dirjen
Peraturan Perundang-undangan Kemenkum dan HAM, Deputi bidang Perkoperasian
Kementerian Koperasi dan UKM, yang dilakukan pada bulan November–Desember
2022 dalam rangka pembahasan RUU P2SK.

g. RUU TENTANG LANDAS KONTINEN

Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah yurisdiksi landas kontinen, yang
mencakup wilayah kekayaan alam dan potensi sumber daya laut di wilayah tersebut,
termasuk di dalam lapisan tanah di bawahnya. RUU tentang Landas Kontinen bertujuan
untuk mengatur dan mengakomodasi perkembangan pengaturan mengenai landas
kontinen di Indonesia, yang selama ini diatur dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun
1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1973 masih
mengacu pada Konvensi Jenewa Tahun 1958. Indonesia telah meratifikasi United
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sejak tahun 1985 sehingga
pengaturan mengenai landasan kontinen, khususnya terkait batas wilayah landas
kontinen, dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1973 perlu diubah.

36 Kinerja Legislasi