Page 37 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

Pembentukan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi hal yang mendesak
karena menghadapi situasi global yang bergejolak dan terbatasnya ruang gerak dalam
kebijakan makro. Oleh karena itu, penguatan ekonomi domestik menjadi prioritas utama
untuk menjaga daya saing ekonomi dalam negeri dan menarik investasi. RUU ini juga
sebagai implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020
yang menyatakan perlunya perbaikan melalui penggantian terhadap Undang–Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Isi RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja secara umum sama dengan undang–
undang Cipta Kerja. Namun, ada beberapa perubahan terkait sektor ketenagakerjaan,
jaminan produk halal, pengelolaan sumber daya air, harmonisasi dan sinkronisasi
dengan undang–undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan undang–undang
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Selain itu, terdapat juga perbaikan teknis
penulisan yang bersifat tidak substansial.

f. RUU TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Pada Tahun Sidang 2022–2023, DPR RI menyetujui RUU tentang Pengembangan
Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) untuk dijadikan Undang-Undang. Pengesahan
tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 15 Desember 2022.
RUU P2SK telah masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dan 2023 sebagai
usulan RUU dari DPR. Presiden Joko Widodo menandatangani RUU P2SK menjadi
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada tanggal 12 Januari 2023.

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dalam
rangka persetujuan terhadap RUU tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang
(15 Desember 2022)
Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 35