Page 34 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Penandatanganan persetujuan RUU
tentang Kitab Undang–Undang
Hukum Pidana (6 Desember 2022)

kontroversi dan kritik karena dianggap berpotensi merampas kebebasan hak asasi
warga negara Indonesia. Materi kontroversial itu mencakup pengakuan hukum adat,
kebebasan pers dan mengemukakan pendapat di muka umum, aborsi, kumpul kebo,
penggelandangan, mempertontonkan alat kontrasepsi, dan lainnya.

Banyaknya kritik, masukan, dan penolakan dari masyarakat menyebabkan Presiden
Joko Widodo pada 20 September 2019 meminta penundaan pengesahan RUU KUHP.
Selanjutnya, Presiden memerintahkan Kemenkumham untuk mensosialisasikan materi
RUU KUHP kepada seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. RUU KUHP kembali
dibahas pada periode keanggotaan DPR RI Tahun 2019–2024 dan merupakan RUU
luncuran dari masa keanggotaan DPR sebelumnya (carry over). Pada Rapat Paripurna
tanggal 6 Desember 2022, RUU KUHP disetujui untuk disahkan menjadi undang–undang.

Proses pembahasan RUU KUHP melibatkan dialog dan sosialisasi materi muatan
RUU KUHP dengan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Beberapa kegiatan
partisipasi publik dilakukan, termasuk dialog publik di 11 kota sejak tahun 2019 hingga
2022. Berdasarkan dialog publik tersebut, terjadi perubahan jumlah pasal dalam RUU
KUHP, yaitu dari 632 pasal pada tanggal 6 Juli 2022 menjadi 627 pasal pada tanggal
9 November 2022. RUU KUHP versi 9 November 2022 mengadopsi 69 masukan
masyarakat dan 4 proofreaders terhadap batang tubuh dan penjelasan RUU KUHP.

Selain itu, dilakukan RDPU dengan berbagai pihak seperti Dewan Pers, Persatuan Doktor
Hukum Indonesia (PDHI), Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), dan Aliansi Reformasi KUHP
yang terdiri dari beberapa organisasi, pada tanggal 24 Agustus 2022 dan 14 November
2022.

RUU KUHP yang disahkan menjadi undang–undang terbagi menjadi dua buku, yaitu
Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu mengatur aturan umum termasuk berlakunya
hukum pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, tujuan dan
pedoman pemidanaan, faktor pemeringkatan pidana, pengertian istilah, serta aturan
penutup sebagai panduan penerapan hukum pidana. Buku Kesatu juga mengatur ulang
jenis pidana dalam sistem hukum Indonesia, termasuk pidana pokok, pidana tambahan,
dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati) untuk tindak pidana tertentu dalam
undang–undang.

32 Kinerja Legislasi