Page 39 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Nurul Arifin, Ketua Panitia Khusus RUU Landas
Kontinen mengesahkan kesepakatan Pemerintah DPR MENGAWAL DEMOKRASI
dan DPR RI terhadap RUU Landas Kontinen di MENUJU INDONESIA MAJU
Pembahasan Tingkat I (27 Maret 2023).

RUU tentang Landas Kontinen termasuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022
dan Tahun 2023 sebagai usulan Pemerintah. Presiden mengirim RUU ini melalui Surat
Nomor R.42/PRES/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 kepada DPR dan menugaskan
beberapa Menteri, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertahanan,
Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM, untuk melakukan pembahasan
RUU tersebut. Kemudian, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) melalui Surat
Keputusan DPR RI Nomor 4/DPR RI/II/2020–2021 tertanggal 7 Desember 2020 dan
menugaskan Pansus untuk melakukan pembahasan RUU tentang Landas Kontinen
bersama Pemerintah. Pembahasan RUU dimulai dengan Rapat Kerja dengan
Pemerintah pada tanggal 25 Mei 2021. Pansus DPR juga mengadakan berbagai kegiatan
untuk mendapatkan masukan dari publik, termasuk di dalamnya RDP dengan berbagai
pihak, seperti TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Badan Informasi Geospasial,
PT Pertamina (Persero, PT Telekomunikasi Indonesia Internasional, dan SKK Migas.
RDPU juga dilakukan dengan para ahli hukum laut, ahli hukum internasional, dan ahli
hukum pidana, serta melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah dan luar negeri.
Pengambilan Keputusan Tingkat I dan penandatanganan RUU dilakukan dalam Rapat
Kerja Pansus DPR bersama Pemerintah pada tanggal 27 Maret 2023. Setelah itu, DPR
dan Pemerintah sepakat untuk membawa RUU ini ke Pengambilan Keputusan Tingkat
II yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna tanggal 13 April 2023. RUU akhirnya
disahkan dan diundangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Undang–Undang
Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen.

Pengesahan RUU tentang Landas Kontinen ini penting untuk menguatkan dasar
hukum dan memberikan kepastian hukum terkait klaim atas landas kontinen di
wilayah Indonesia yang mencakup 200 mil laut. Undang–undang ini juga memastikan
pelaksanaan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya
alam di landas kontinen, serta mengatur perundingan dan penyelesaian batas landas
kontinen dengan negara-negara tetangga. Melalui pengaturan ini dalam bentuk
undang–undang, tercipta kepastian hukum mengenai ruang lingkup landas kontinen,
penegakan hukum, kewenangan pengelolaan oleh negara dan hak berdaulat lainnya.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 37