Page 36 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Namun, pembentukan empat daerah baru di Papua bukan satu-satunya alasan di balik
pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2022. Beberapa kondisi lainnya juga memerlukan
penyesuaian landasan hukum untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar sesuai
jadwal yang disepakati bersama, termasuk pembentukan Ibu Kota Nusantara dan
pertambahan jumlah penduduk di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa muatan yang diatur dalam Pengesahan RUU tentang Penetapan Perppu
Pemilu meliputi pembentukan penyelenggara Pemilu di provinsi dengan daerah baru,
penguatan lembaga Pemilu, penataan daerah pemilihan dan alokasi anggota DPR,
DPD, dan DPR provinsi, serta penyesuaian jumlah kursi; penetapan jadwal kampanye
pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPR Provinsi, dan kampanye Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden; serta berbagai pengaturan terkait penyelenggaraan Pemilu di Ibu Kota
Nusantara tahun 2024.

e. RUU TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG

RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (RUU tentang Penetapan
Perppu Cipta Kerja) merupakan RUU kumulatif terbuka. Proses pembahasannya dimulai
dengan Surat Presiden Nomor R.01/PRES/01/2023 yang dikirimkan pada tanggal
9 Januari 2023. Badan Legislasi DPR RI (Baleg) melakukan pembahasan bersama
pemerintah yang diawali dengan Rapat Kerja (Raker) pada tanggal 14 Februari 2023.

Dalam proses pembahasannya, Baleg mengadakan RDPU pada tanggal 15 Februari
2023 dengan melibatkan berbagai pakar dan akademisi, seperti Prof Romli Atmasasmita,
Prof Ahmad M Ramli, Prof Satya Arinanto, Prof Nindyo Pramono, Prof Nurhasan Ismail,
Prof Basuki Rekso Wibowo, Prof Farida Patitingi, Prof Ardul Fitriciada Azhari, Prof Faisal
Santiago, Dr Ahmad Redi, Dr Ilham Hermawan, Dr Sentosa Sembiring, Dr Ahmad,
Dzulfian Syafrian, Bama Djokonugroho, Agung Ardhanari, Samsul Bahri, Ade Adhari, Dr
Ir Raden Pardede, dan Dr Sofyan Djalil.

Setelah itu, pengambilan Keputusan Tingkat I dan penandatanganan RUU tentang
Penetapan Perppu Cipta Kerja dilakukan dalam Raker Baleg pada tanggal 15 Februari
2023. RUU ini kemudian disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat
Paripurna DPR RI pada tanggal 21 Maret 2023. Akhirnya, pada tanggal 31 Maret 2023,
RUU ini disahkan dan diundangkan oleh Presiden menjadi Undang–Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

34 Kinerja Legislasi