Page 33 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 November 2022.
Kemudian, RUU ini disahkan dan diundangkan oleh Presiden pada 8 Desember 2022
menjadi UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam proses pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya,
Komisi II melibatkan partisipasi publik dengan melakukan serangkaian kegiatan,
termasuk:

1) RDPU Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II
dengan DPD, Dirjen Polpum Kemendagri, Pj. Gubernur Papua Barat Daya, DPR
Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, Bupati Manokwari, Bupati Fakfak,
Pimpinan DPRD Kabupaten Manokwari, dan Pj. Bupati Tambrauw pada 5
September 2022.

2) Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU tentang Pembentukan
Papua Barat Daya Tanggal 25 s.d 27 Agustus 2022 ke Kota Sorong, Provinsi Papua
Barat.

c. RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP)

Pengesahan RUU KUHP ini merupakan momen bersejarah bagi hukum pidana di
Indonesia karena merupakan RUU yang ditunggu masyarakat untuk menggantikan
hukum pidana peninggalan penjajahan Belanda (wetboek van strafrechts) yang berlaku
sejak tahun 1918.

Proses pembahasan RUU KUHP telah melewati perjalanan yang panjang. Dimulai
sejak DPR RI Masa Keanggotaan 2014–2019 berdasarkan Surat Presiden No. R-35/
Pres/06/2015 tanggal 4 Juni 2015. Pada tanggal 18 September 2019, Panja Pembahasan
RUU KUHP menyelesaikan Pembicaraan Tingkat I dengan kesepakatan bersama seluruh
fraksi di DPR dan Pemerintah untuk membawa RUU KUHP dalam rapat paripurna guna
disetujui menjadi undang–undang. Namun, beberapa materi dalam RUU KUHP menuai

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 31