Page 32 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023
P. 32
Kunjungan Komisi II DPR RI untuk mendengarkan secara
langsung aspirasi dari masyarakat Papua Barat di Kota
Sorong terkait RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua
Barat Daya (25 Agustus 2022).
Komisi I juga telah berhasil memutuskan hal penting lainnya dalam RUU PDP, yaitu
terkait dengan transfer data pribadi yang meliputi transfer data pribadi di wilayah
hukum NKRI dan di luar wilayah hukum NKRI. Untuk memastikan agar pelaksanaan
RUU PDP dapat diimplementasikan dengan taat asas, RUU PDP juga mengatur hal
terkait dengan kelembagaan yang melaksanakan perumusan kebijakan strategis
terkait PDP, pengawasan terhadap PDP, penegakan hukum administratif, dan fasilitasi
penyelesaian hukum di luar pengadilan.
b. RUU TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 November 2022, DPR RI menyetujui RUU
tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pembentukan Provinsi Papua
Barat Daya merupakan pemekaran provinsi ke-4 di wilayah Papua dan menjadi
provinsi yang ke-38 di Indonesia. Persetujuan RUU ini diharapkan dapat mengatasi
konflik, mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan
masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua, terutama di
Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten
Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong. Pembentukan Provinsi Papua Barat
Daya merupakan langkah dalam menata daerah untuk mengoptimalkan pelayanan
publik dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan agar lebih efisien dan
efektif, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya merupakan RUU Kumulatif
Terbuka yang disetujui sebagai RUU Usul DPR pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal
7 Juli 2022. Pembahasan RUU ini melibatkan Komisi II bersama Pemerintah dengan
memulai Rapat Kerja (Raker) Komisi II yang dihadiri oleh Pimpinan DPR, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM
pada 29 Agustus 2022. Pengambilan Keputusan Tingkat I dan penandatanganan RUU
dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi II tanggal 12 September 2022. RUU ini disetujui
30 Kinerja Legislasi
