Page 5 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

DPR MENGAWAL DEMOKRASI
MENUJU INDONESIA MAJU

KATA SAMBUTAN KETUA DPR RI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
salam sejahtera bagi kita, om swastiastu, namo
buddhaya, salam kebajikan.

Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
melaksanakan tiga fungsi yakni fungsi legislasi,
fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sebagai
bentuk akuntabilitas publik, DPR RI berkewajiban
menyampaikan laporan pelaksanaan ketiga fungsi
tersebut dalam merespons berbagai perkembangan
dan dinamika yang terjadi pada pemerintahan dan
masyarakat.

Seperti tahun sebelumnya, DPR RI melanjutkan tugas,
fungsi dan kewenangannya pada Tahun Sidang 2022–
2023 yang diawali dengan pembahasan Rancangan
Undang Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2023
pada Agustus 2022. Selain kesibukan pembahasan
anggaran negara, DPR RI juga melanjutkan
pembahasan berbagai RUU dalam rangka fungsi
legislasi serta fungsi pengawasan melalui rapat dan
kunjungan kerja.

Kinerja DPR RI bidang legislasi tetap memprioritaskan
pembahasan RUU dalam Prolegnas Tahun 2022 dan
Tahun 2023 serta RUU yang masih dalam proses
pembicaraan tingkat I dengan Pemerintah. Beberapa
RUU telah selesai dibahas dan disetujui DPR RI pada
Tahun Sidang 2022–2023. Salah satu RUU tersebut
adalah RUU Kitab Undang–Undang Hukum Pidana
yang proses pembahasannya sangat panjang karena
membutuhkan berbagai masukan dari kalangan
masyarakat, akademisi, dan aparat penegak hukum.
DPR RI memandang perlu memperbaiki aturan
hukum bidang pidana dalam kehidupan bernegara
dan bermasyarakat.

RUU lain yang menjadi perhatian DPR RI adalah
RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. RUU ini
memfokuskan pada aturan untuk melindungi
informasi dan data yang bersifat individual
seseorang. Butuh kepastian hukum dalam bentuk
undang-undang sebagai instrumen hukum untuk
memproteksi data dan informasi yang bersifat pribadi.

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022–2023 3