Page 6 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Di tengah ketidakpastian ekonomi global pascapandemi Covid-19, Indonesia
dihadapkan pada tantangan yang berat untuk memperkuat perekonomian nasional,
khususnya sektor keuangan. Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan perundang-
undangan di sektor ekonomi. Namun, DPR RI memandang perlu pengaturan di sektor
keuangan agar melemahnya perekonomian dunia tidak terlalu berdampak terhadap
perekonomian, khususnya sektor keuangan. Dengan pembahasan yang intensif, DPR
RI telah menyetujui RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
menjadi Undang–Undang. Tujuannya antara lain agar pengelolaan sektor keuangan
lebih baik di masa yang akan datang dan “lebih tahan” terhadap guncangan ekonomi
global.

Pandemi Covid-19 menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk membenahi pengelolaan
sektor kesehatan dalam negeri secara komprehensif. Sektor kesehatan adalah sektor
yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan dasar untuk dapat
mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam
tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat sehingga dapat mendorong SDM untuk
berpikir maju dengan mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan
dalam pembangunan. RUU tentang Kesehatan menjadi sangat urgen tidak hanya
dalam konteks kesiapan sarana dan prasarana bidang kesehatan, tetapi juga harus
dapat menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang baik.

DPR RI juga berkepentingan untuk memperbaiki pelaksanaan pemilihan umum yang
akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Dalam hal ini, DPR RI telah mengambil
keputusan politik untuk mengesahkan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang–Undang. Selain itu, DPR RI juga telah menyetujui
RUU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang–Undang.

Kinerja fungsi legislasi lainnya adalah pengesahan perjanjian internasional dalam
kerangka memperkuat kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral
yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam fungsi anggaran, DPR RI melakukan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran
2023 secara komprehensif dengan memperhatikan kinerja perekonomian pada
tahun 2022 serta prediksi perekonomian global ke depan. DPR RI setuju bahwa
pengelolaan anggaran negara harus bersifat prudent dan dialokasikan untuk sektor
publik. Pengelolaan anggaran negara juga harus didistribusikan untuk mendorong
peningkatan sektor rill serta mampu menciptakan lapangan kerja di tahun 2023 dan
tahun selanjutnya. Fungsi anggaran negara harus mencakup fungsi alokasi, fungsi
distribusi (pemerataan), dan fungsi pertumbuhan. DPR RI memberikan perhatian yang
besar pada fungsi anggaran untuk mempermudah kehidupan rakyat, meningkatkan
kesejahteraan rakyat, dan memajukan perekonomian Indonesia.

4 Sambutan Ketua DPR RI