Page 332 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 332

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN




                                                   11 Desember 1982 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus
                                                   Penyusun Peraturan  Tata Tertib DPR-RI.
                                                         Tahap  penetapan  dalam  Rapat  Paripurna  Panitia  Khusus
                                                   berlangsung  pada   23  Februari  1983.   Rapat ini  merupakan rapat
                                                   Panitia  Khusus   terakhir,  yang   mendengarkan laporan hasil kerja
                                                   Panitia Kerja, dan kemudian dengan  suara bulat   menyetujui    untuk
                                                   menet.apkan    naskah yang dihasilkan oleh Panitia  Kerja  tersebut
                                                   menjadi  Rancangan  Peraturan  Tata  Tertib   DPR-RI  hasil  Panitia
                                                   Khusus. Adapun Peraturan  Tata  Tertib  DPR-RI  terdiri  atas 19 bab
                                                   dan  176 pasal, dengan rincian sebagai berikut.


                                                   Bab I   :  Ketentuan  Umum                                1 Pasal
                                                   Bab II   :   Kedududkan, Susunan, Wewenang, dan Tugas DPR   3 Pasal
                                                   Bab III  :   Keanggotaan                                  3 Pasal
                                                   Bab IV  :   Hak DPR dan Anggota DPR                       30 Pasal
                                                   Bab V   :   Fraksi                                        3 Pasal
                                                   Bab VI  :   Pimpinan DPR                                  9 Pasal
                                                   Bab VII :   Badan Musyawara                               5 Pasal
                                                   Bab VIII:   Komisi                                        6 Pasal
                                                   Bab IX  :   Badan Urusan Rumah Tangga                     4 Pasal
                                                   Bab X  :   Badan Kerjasama Antar Parlemen                 4 Pasal
                                                   Bab XI  :   Panitia                                       8 Pasal
                                                   Bab XII :   Persidangan dan Rapat DPR-RI                  45 Pasal
                                                   Bab XIII:   Pembentukan Undang-Undang                     16 Pasal
                                                   Bab XIV :   Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara   9 Pasal
                                                   Bab XV  :   Tata Cara Pengambilan Keputusan               11 Pasal
                                                   Bab XVI :   Sekretariat Jenderal DPR-RI                   6 Pasal
                                                   Bab XVII :   Surat Masuk dan Surat Keluar                 8 Pasal
                                                   Bab XVIII:   Lambang DPR dan Tanda Anggota DPR            2 Pasal
                                                   Bab XIX  :   Ketentuan Penutup                            3 Pasal


                                                         DPR-RI periode tahun 1982-1987 telah melaksanakan tugas dan
                                                   wewenangnya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Peraturan
                                                   Tata Tertibnya. Di dalam praktik, pasal-pasal diterapkan sesuai bunyi
                                                   aturan-aturan yang ada di dalam Tata Tertib DPR tersebut, namun ada pula
                                                   pasal-pasal yang diterapkan secara luwes, artinya tidak persis sebagaimana
                                                   seharusnya bunyi pasal-pasal tersebut. Hal ini mungkin karena yang
                                                   tersurat dalarn pasal ini, kurang jelas atau mungkin karena pertimbangan-
                                                   pertimbangan lain, sehingga perlu adanya fleksibelitas dalam pelaksanaannya.





                                       dpr.go.id   330





         Bab V.indd   330                                                                                           11/21/19   18:19
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337