Page 336 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Di dalam pelaksanaannya, Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) belumlah
dapat dilaksanakan secara bulat oleh DPR periode tahun 19821987.
Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang kurang harmonis
antara salah satu Fraksi DPR dengan Organisasi lnduknya pada saat
menjelang akhir masa jabatannya. Di mana sekelompok anggota yang
Di mana telah diambil sumpahnya, tidak mau mengelompokkan diri ke dalam
sekelompok Fraksi yang bersangkutan. Prosedur yang ditempuh selama ini, bahwa
anggota yang telah penempatan anggota DPR ke dalam Alat-alat Kelengkapan Dewan,
diambil sumpahnya, adalah merupakan wewenang dan hams meJalui Fraksinya. Hal tersebut
tidak mau sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) yang menyatakan bahwa Fraksi bertugas
mengelompokkan meningkatkan kemampuan, efektivitas dan efisiensi kerja para
diri ke dalam Fraksi anggotanya dalam melaksanakan tugas, yang tercermin dalarn setiap
yang bersangkutan. kegiatan DPR. Sehingga akibat dari pasal dimaksud, Anggota-anggota
DPR yang tidak mau bergabung ke dalam salah satu Fraksi, tidak dapat
sepenuhnya melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Dewan

5. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Tata Tertib DPR menyatakan bahwa Pimpinan
Komisi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif
serta mencerminkan fraksi-fraksi, terdiri dari seorang Ketua dan
4 orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi
setiap permulaan tahun sidang. Pasal ini telah dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya tapi didahului dengan dicapainya konsensus antara
Pimpinan DPR dengan Fraksi-fraksi pada awal periode DPR mengenai
Ketua-ketua Komisi dalam DPR yang memperkuat konsensus periode
sebelumnya. Konsensus-konsensus tersebut:
1. Pimpinan Komisi-komisi
Untuk Kornisi I, Ketua dari Unsur F-PP
Untuk Komisi II, Ketua dari Unsur F-ABRI
Untuk Komisi III, Ketua dari Unsur F-KP
Untuk Komisi IV, Ketua dari Unsur F-KP
Untuk Komisi V, Ketua dari Unsur F-KP
Untuk Komisi VI, Ketua dari Unsur F-KP
Untuk Komisi VII, Ketua dari Unsur F-PP
Untuk Komisi VIII, Ketua dari Unsur F-PP
Untuk Komisi IX, Ketua dari Unsur F-KP
Untuk Komisi X, Ketua dari Unsur F-PDI
Untuk Komisi APBN Ketua dari Unsur F-ABRI

dpr.go.id 334

Bab V.indd 334 11/21/19 18:19