Page 342 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 139 ayat (1) dinyatakan
bahwa Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan
RAPBN oleh Komisi dalam rapat kerja dengan Pemerintah
hendaknya dilakukan dalam masa sidang I pada tiap tahun
sidang (Agustus September).
Dalam prakteknya, biasanya dilanjutkan dalam masa
persidangan ke II sekaligus dalam rangka pembahasan
laporan Semester APBN. Di dalam Pasal 139 ayat (2) dan (3)
diatur tindak lanjut dari hasil pembicaraan tersebut, artinya
adalah bahwa basil Rapat Kerja antara Komisi-komisi dalam
DPR dengan Pemerintah tersebut di atas, disampaikan dalam
rapat Gabungan antara unsur Pimpinan Komisi-komisi I s.d.
X dengan Komisi APBN. Sedangkan mengenai Rapat Kerja
penyelesaian terakhir Pembicaraan Pendahuluan dilakukan
oleh Komisi APBN dengan Pemerintah, yang biasanya
dilakukan pada masa sidang II (bulan November sampai
dengan Desember).
Komisi APBN menyusun kompilasi bahan-bahan
pemikiran dari Komisi-komisi I s.d. X mengenai pembicaraan
Pendahuluan RAPBN tersebut dan disampaikan kepada
Pemerintah, dhi. Menteri Keuangan.
Isi dari kornpilasi basil pembicaraan Pendahuluan
Komisi-komisi I s.d. X dan APBN tersebut berisi pokok-pokok
permasalahan dalam pelaksanaan APBN tahun berjalan pada
tiap Departemen, disertai saran/usul-usul/harapan-harapan
kepada Pemerintah yang perlu ditampung dalam rangka
Penyusunan RAPBN tahun berikutnya.

b. Pembahasan dan penyelesaian RUU tentang APBN
Mengenai proses Pembahasan RUD tentang APBN,
prosedur penyelesaiannya, selain seperti proses suatu raneangan
Undang-undang biasa, ditambah ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 138 dan 139. Setelah Pernerintah
menyampaikan penje)asan atas RUU tentang APBN serta nota
keuangan di depan rapat Paripurna DPR dalam minggu pertama
tahun takwim, Komisi APBN memberikan pendapatnya mengenai
RUU APBN serta Nota Keuangan tersebut kepada DPR dalarn
rapat Paripurna. Sebe]um Pemandangan Umum para Anggota,
yaitu yang disebut dengan Pokok-pokok pikiran Komisi APBN.

dpr.go.id 340

Bab V.indd 340 11/21/19 18:19