Page 347 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

Pemerintah, dan penggunaan thema agama hanya sekedar untuk
mengelabui massa. Penanganan secara hukum bagi para pelaku dan
penghasut secara tuntas seperti yang sedang dilakukan Pemerintah
merupakan tindakan yang tepat, sedangkan langkahlangkah yang
bersifat pencegah terhadap terulangnya kembali peristiwa semacam
Tanjung Priok secara menyeluruh dan terpadu, merupakan tindakan
yang sangat diharapkan.
Dalam kesempatan pertemuan dengan Pers, Pimpinan DPR
menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priok tersebut sebenarnya tidak
perlu terjadi seandainya semua pihak dapat berpegang teguh pada
Ketetapan MPR tentang P4 yang intinya adalah pengendalian diri. Dan
untuk penyelesaian selanjutnya dari peristiwa ini kami mengharapkan
agar semuanya kembali kepada hakekat Orde Baru, artinya masalah itu
harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, konstitusional
dan demokratis.

Pimpinan juga Berkaitan dengan itu, Pimpinan juga menyatakan apabila kita
menyatakan apabila berkehendak agar pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan
kita berkehendak ini dapat berjalan dengan baik, seperti juga dikatakan maka stabilitas
nasional perlu benarbenar dipelihara. Kitapun wajib meningkatkan
agar pembangunan kewaspadaan nasional terhadap berbagai rongrongan yang dapat
nasional yang mengganggu stabilitas nasional ini, dan kita senantiasa berusaha

sedang kita untuk mencegah comebacknya PKI dan Golongan Ekstrim lainnya. Di
laksanakan ini samping itu kita harus berani melakukan introspeksi yang mendalam,
dapat berjalan tenang, jujur dan bersih. Apabila ada kelalaian, kekhilafan ataupun
dengan baik,... kekurangan hendaknya dapat diperbaiki. Bila tidak, situasi yang
divergensip tambah melebar; ini berbahaya sekali.

c. Adanya Kekurangserasian Dalam Tubuh Fraksi
Persatuan Pembangunan
Dalam kurun waktu/periode 19821987, tercatat adanya
kekurangserasian dalam tubuh Anggota Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan. Kekurangserasian ini bermula dari adanya Perbedaan
Pendapat dalam tubuh fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai
Persatuan Pembangunan, karena adanya perbedaanperbedaan
pandangan dan prinsip terhadap perjuangan partai.
Perbedaan pendapat ini berlanjut dan membias kepada Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan dalam DPR-RI. Sebagai akibat lebih
lanjut adalah Anggotaanggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
dalam DPR-RI, terbagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok dalamjalur

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 345
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 345 11/21/19 18:19