Page 351 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 351
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987
yang telah berhasil dicapai dalam rangka diskusi yang matang, yang
dilakukan pada pernbicaraan tingkat III oleh Kornisi/Panitia Khusus
dengan Pemerintah.
6. Tanggapan DPR terhadap sorotan tajam dari sebagian
kecil Anggota masyarakat khususnya yang bertumpu
pada “citra” dan kualitas DPR.
Menanggapi sorotan masyarakat yang berkaitan dengan
citra dan kualitas Dewan, DPR melalui Pimpinannya berkali-kali
menyatakan, bahwa ditinjau dari aspek kemajuan pembangunan
yang telah dilaksanakan hingga saat ini, adalah suatu gejala yang
wajar dari masyarakat heterogen yang sedang membangun, karena
pembangunan, dimana dan kapanpun juga akan selalu menimbulkan
Oleh sebab itu perubahan dan melahir kan pola pikir dan tata nl1ai sert.a aspirasi
sorotan atau sosial yang barn, bersamaan dengan itu akan selaJu melahirkan
suara-suara yang faktorfsktcekerawanan social.
Oleh sebab itu sorotan atau suara-suara yang bernada kritik itu
bernada kritik itu menunjukkan bahwa masyarakat telah meningkat kesadaran politik,
menunjukkan perhatian dan kepekaan politiknya. Suatu indikasi bahwa masyarakat
bahwa masyarakat sudah meneapai t.ahap yang Iebih maju dalam pertumbuhan dan
telah meningkat perkembangan sistim politik dan demokrasi kita. Harapanharapan
kesadaran politik, agar DPR dapat memainkan peranan yang lebih aktif yang ditandai
perhatian dan dengan muneulnya tuntutan dan aspirasiaspirasi yang lebih maju
kepekaan politiknya. dalam masyarakat yang sedang membangun, tidak lain merupakan
bukti keberhasilan di dalam pembangunan.
Justru karena itu sorotan dan suarasuara yang bemada kritik itu
harus diterima dengan kelapangan dada dan kesejukan hati, karena
kesemuanya itu memperkuat tekad menuju kesempurnaan, Namun,
sebaliknya kritik yang dilandasi oleh persepsi dan kawasan yang keliru
serta penilaian yang tidak jujur terhadap Lembaga demokrasi ini, perlu
diluruskan. Persepsi dan penilaian yang demikian mungkin disebabkan
oleh terbatasnya pemahaman atau tidak mau memahami sistim politik/
Pemerintahan Negara yang telah diungkapkan secara jelas di dalam
penjelasan Undangundang Dasar 1945; tidak mengetahui sistim dan
mekanisme Demokrasi Pancasila yang bertumpu pada kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan yang oleh karenanya tidak mengenal lernbaga oposisi; tidak
mengerti sistim peJaksanaan Pernilihan Umum serta tidak memahami
tata kerja DPR yang telah diatur di dalam Peraturan Tata Tertib.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 349
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab V.indd 349 11/21/19 18:19
