Page 356 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

saran dan pendapat dalam pelbagai kesempatan Rapat Kerja dan
Dengar Pendapat dengan Pemerintah.
Dewan melihat, bahwa langkahlangkah kebijaksanaan yang
diambil Pemerintah dalam me1akukan terobosanterobosan di bidang
ekonomi ini dilakukan dengan hatihati, dengan tetap berpegang
pada Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. Sebenarnya inilah yang
terpenting. Dalam keadaan sulit bagaimanapun tidak boleh bergeser
sedikitpun dari patokanpatokan dasar dalam bidang ekonomi artinya
tetap berpegang pada sistem ekonomi, hal ini tidak bisa lain karena
pernbangunan yang dilakukan Orde Baru adalah dalarn rangka
pengamalan Pancasila. Dengan demikian setiap langkah kebijaksanaan
di bidang ekonomi harus berpedoman pada pembangunan sebagai
pengamalan Pancasila, ini berarti dalam keadaan yang sulit seperti
langkah kebijaksanaan tidak boleh semakin jauh dari operasionalisasi
sistem ekonomi Pancasila yang semakin mantap.

12. Indonesia Bukan Negara Sekuler
Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Prof. Sunawar
Sukowati pernah mengatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah
Meskipun negara Sekuler yang berdasarkan Pancasila. Meskipun sebetulnya
sebetulnya ucapan tersebut disampaikan dalam rangka memberi bekal kepada
ucapan tersebut para Pimpinan PDI dalam pertemuan tertutup, akan tetapi akhirnya
disampaikan dalam bocor juga dan sampai di media masa.
rangka memberi Terhadap pemyataan Prof. Sunawar Sukowati Ketua Umum
bekal kepada para DPPPDI tersebut, Ketua’DPR memberikan tanggapan bahwa tidak benar
Pimpinan PDI dalam negara kita adalah negara Sekuler yang berdasarkan Paneasila dan yang
pertemuan tertutup, benar adalah negara kita adalah negara Pancasila dan hal ini tidak bisa

akan tetapi akhirnya ditawar-tawar lagi. Lebih lanjut dikatakan oleh Ketua DPR bahwa kalau
bocor juga dan orang menciptakan negara sekuler, fahamnya juga mesti sekularisme.
sampai di media Anta.ra sekularisme sebagai idiologi dengan negara sekuler itu tidak
masa. dapat dipisahkan. Selanjutnya dikemukakan bahwa Presiden sendiri
mengatakan Negara Republik Indonesia bukanlah Negara sekuler, hal
ini disampaikan oleh Presiden Suharto pada saat memberikan sambutan
pada Konggres W artawan Islam sedunia. Akhirnya H. Amirmachmud
dalam pertemuan dengan Ketua Umum DPP PDI menekankan agar
pernyataan Indonesia negara sekuler harus dicabut karena tidak cocok
diterapkan di bumi Pancasila, dan karena ternyata adanya dukungan
oleh F.PDI di DPR terhadap pernyataan negara sekuler tersebut.

dpr.go.id 354

Bab V.indd 354 11/21/19 18:19