Page 357 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

13. Pemberantasan Korupsi dan Pungli
Dalam rangka pernyataan Pangab/PANGKOPKAMTIB tentang
pemberanta.san pungli, Ketua DPR memberikan tanggapan sependapat
dengan Pangab, bahwa hukuman bagi penerima dan pemberi pungutan
liar, perlu diperberat, sebab korupsi dan pungli serta bentukbentuk
penyelewengan lainnya membahayakan kelangsungan hidup bangsa
dan negara. Oleh karena itu perbuatan seperti itu harus diberantas
sampai ke akarakarnya, Cara pemberantasan bisa dimulai dari atas,
bisa dari bawah. Bisa juga dilakukan secara bersamasama yang penting
adalah harus ada perencanaan karena tanpa itu sulit dilaksanakan.
Menurut Ketua, resepnya harus dimulai dari diri sendiri. Di sinilah
pentingnya ajaran agama karena kalau orang sudah bermoral agama,
ia pasti mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalau ia sudah
mempercayai dan merasakan adanya Tuhan, maka ia pasti sadar setiap
perbuatannya disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Tahu.

Sebagai contoh
konkret ialah RUU 14. Tradisi “Tidak Mewaris” di DPR perlu ditinggalkan
Menteri Kehakiman di tahun 1984 pernah menyatakan agar
tentang Peradilan tradisi “Tidak Mewaris” di DPR-RI ditinggalkan saja, artinya apabila
Tata Usaha Negara RUU yang diajukan ke DPR-RI tidak selesai dibahas oleh Dewan periode
yang belum tuntas tertentu, maka RUU tersebut dapat dilanjutkan pembahasannya oleh

dibahas oleh DPR periode berikutnya. Jadi RUU yang belurn.selesai dibahas tidak
DPR-RI bersama dikembalikan kepada Pemerintah.
Pemerintah, Sebagai contoh konkret ialah RUU tentang Peradilan Tata Usaha
oleh DPR-RI Negara yang belum tuntas dibahas oleh DPR-RI bersama Pemerintah,
dikembalikan oleh DPR-RI dikembalikan kepada Pemerintah mengingat masa bakti
kepada Pemerintah... Dewan Periode 19771982 sudah berakhir. Inilah yang dimaksudkan
sebagai tradisi “tidak mewaris” di DPR-RI sebagaimana dilontarkan
oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH. Terhadap keinginan
Menteri Kehakiman tersebut, Ketua DPR-RI menanggapinya bahwa
sesuai dengan Tata Tertib DPR, yang tidak lagi mencantumkan anak
kalimamaka bisa saja RUU yang tak selesai diwariskan, dan bagaimana
penanganannya selanjutnya diserahkan kepada DPR periode
berikutnya.
Sebagai contoh konkrit ialah RUU tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang belum tuntas dibahas oleh DPR-RI bersama Pemerintah,
oleh DPR-RI dikembalikan kepada Pemerintah mengingat masa bakti.
Dewan Periode 19771982 sudah berakhir. Inilah yang dimaksudkan
sebagai tradisi “tidak mewaris” di DPR-RI sebagaimana dilontarkan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 355
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 355 11/21/19 18:19