Page 354 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

9. Berkenaan dengan kericuhan/kekurang serasian
yang terjadi dalam tubuh dari dua organisasi kekuatan
sosial politik yaitu masingmasing Partai Persatuan
Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia.
Terhadap masalah ini, Pimpinan Dewan menanggapi melalui
Pidato Ketua DPR: Kekurang serasian itu pada hakekatnya bersumber
dari pertentangan dan keretakan di antara fungsionaris partai, sebagai
akibat dari adanya kekurang serasian dalam pandangan atau penilaian
politik mengenai berbagai masalah, yang membawa dampak yang
kurang menguntungkan dalam usaha untukmelestarikan Pancasila
sebagai satusatunya azas, sebagaimana diamanatkan oleh MPR. MPR
sebagai pemegang clan pelaksana daripada Kedaulatan Rakyat, di dalam
salah satu ketetapan yaitu Tap MPR No.11/MPR/1983 tentang GBHN
telah mengamanatkan bahwa dua Partai Politik dan satu Golongan
Karya sebagai salah satu Modal Dasar Pembangunan Nasional. MPR
menghendaki agar ketiga kekuatan Sosial Politik ini dapat menjadi kuat
Pimpinan Dewan sehingga mekanisme Demokrasi Paneasila dapat berjalan dengan baik.
menghimbau agar Oleh karena itu Pimpinan Dewan menghimbau agar ketidak
ketidak serasian serasian yang menimpa kedua Partai Politik tersebut dalam waktu dekat

yang menimpa dapat diatasi dan dipulihkan kembali, sehingga kedua Partai Politik yang
kedua Partai Politik bersangkutan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai tiang
tersebut dalam penyangga pembangunan demokrssi di Indonesia. Pulihnya kembali
waktu dekat keretakan tersebut dapat mernbias baik secara langsung maupun tidak
ke Lembaga DPR, sehingga Lembaga DPR sebagai perangkat Demokrasi
dapat diatasi dan Pancasila akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan mantap.
dipulihkan kembali,..

10. Tanggapan DPR terhadap kebijakan devaluasi nilai
mata uang rupiah
Keputusan Pemerintah untuk mengadakan devaluasi nilai
mata uang rupiah terhadap dollar pada tanggal 12 September 1986
Ketua dalam Pidato Pembukaan Sidang 4 Oktober 1986, adalah suatu
keputusan yang secara psychologis tidak populer, lebihlebih pada
saat menjelang Pemilihan Umum tahun 1987. Namun disadari, bahwa
dengan anjlognya harga minyak di pasaran dunia dari 28 $ AS menjadi
12 $ AS per barel, rnaka pemerintah dengan sangat terpaksa melakukan
tindakan devaluasi, untuk dapat menghindari adanya deficit anggaran
belanja negara dan dalam rangka menyelamatkan kelangsungan
pembangunan. Tindakan ini dipandang merupakan terobosan yang
terbaik di dalam menghadapi kelesuan ekonomi selama ini.

dpr.go.id 352

Bab V.indd 352 11/21/19 18:19