Page 391 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

Selanjutnya disampaikan masalah tanda gambar yang harus
bersifat terbuka dan mengenai ketentuan Kampanye. Kemudian
rnengenai RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD
yaitu mengenai penambahan rangkapan jabatan yang tidak bo)eh
dirangkap dengan keanggotaan Dewan. Konsekwensi yuridis dengan
diterimanya Pancasila sebagai satusatunya asas mengharuskan kita
untuk mengubah perangkat perundangundangan yang mengatur
Orde Baru bertekad kekuatan sosial politik.
mempertabankan RUU tentang Referendum, Fraksi Karya Pembangunan secara
clan mengamalkan kronologis mengemulfakan:
Pancasila dan 1. Orde Baru bertekad mempertabankan clan mengamalkan
UndangUndang Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 secara murni dan
Dasar 1945 konsekuen.
secara murni dan 2. Di pihak lain pasal 37 UUD 1945 memberi kemungkinan
konsekuen. diubahnya UUD 1945 dengan syarat Rapat Paripurna MPR
yang akan mengambil keputusan tentang perubahan
tersebutdihadiri oleh sekurangkurangnya 2/s dari jumlah
Anggota MPR dan keputusan disetujui oleh sekurangkurangnya
2/a dari jumlah anggota MPR yang hadir.
3. Untuk mengamankan agar pasal 37 DUD 1945 tidak mudah
digunakan, disepakatilah untuk mengangkat 1/3 jumlah
Anggota MPR yang diambilkan dari ABRI.
4. Perkembangan demokrasi telah memunculkan masalah
baru yang menyoroti kembali lembaga pengangkatan 1/3
itu. Pengangkatan tersebut dimaksudkan justru untuk
mengamankan tekad orde baru.
5. Karena tujuannya adalah mengamankan agar pasal 37 UUD
1945 tidak mudah digunakan, sedangkan pengangkatan
adalah cara untuk mengamankannya, maka kalau lembaga
pengangkatan dipersoalkan kembali, perlu dicari cara lain
yang tetap konstitusional. Hal ini merupakan wewenang MPR.

Dengan ini lahirlah TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang
Referendum, yang bertujuan mengamankan UUD 1945. Referendum tidak
bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945, karena Referendum
berkaitan dengan pasal 37 UUD 1945, yakni apabila MPR berkehendak
untuk merubah UUD 1945, maka terlebih dahulu harus meminta pendapat
rakyat. Apabila rakyat setuju terhadap kehendak mengubah DUD 1945,
maka perubahan tersebut masih tetap menggunakan pasal 37 UUD 1945.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 389
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 389 11/21/19 18:19