Page 394 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

bentuk mekanisme pengawasan tersebut. Dan bagaimana bentuk
pembinaan yang hendak dilakukan Pemerintah terhadap organisasi
kemasyarakatan.
Begitupun dengan organisasiorganisasi keagarnaan, berbeda
dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dalam penutup
pemandangan umum dari Fraksi Persatuan Pembanguann menyadari
bahwa tugas pembahasan kelima RUU ini cukup berat memerlukan
ketekunan, kearifan dan kebijaksanaan dan hikmat permusyawaratan
yang tinggi.
Fraksi ABRI, dengan jurubicara M. Soegeng Widjaja dalam
Usaha pengaturan Pemandangan Umum Fraksinya menyampaikan, rakyat melalui GBHN
tersebut menga.manatkan bahwa untuk memantapkan stabilit.as di Bidang

memerlukan Politik haruslah diusabakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan
pendekatan yang nasional serta makin tumbuhnya kehidupan yang konstitusional,
komunikatif, demokratis dan berdasarkan hukum yang berlandaskan UUD 1945.
persuasif, edukatif. Demi kelestarian clan pengamalan Pancasila, kekuatan sosial
politik harus menggunakan Pancasila sebagai satusatunya asas.
Bagi bangsa Indonesia, UndangUndang Dasar 1945 rnempunyai arti
yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara
kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Paneasila, Menyadari
semuanya itu, bangsa Indonesia telah berketetapan untuk tidak
merubah Pancasila dan UUD 1945, sebaliknya yang dikehendaki adalah
mengamankan, mengamalkan dan rnelestarikannya tanpa mengurangi
isi dan makna yang termaktub dalam UUD 1945.
Tekad orde baru yang hendak rnengarnankan Paneasila dan
UUD 1945 tersebut telah melahirkan konsensus Nasional Orde Barn
tentang pengangkatan 1/3 Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
sebagaimana telah diujudkan dalam peraturan perundangan yang
berlaku. Menyadari bunyi pasal 37 UUD 1945, yang memberikan
kemungkinan diubahnya UUD 1945, karena perubahan tersebut.sifatnya
sangat fundamental serta menyangkut kehidupan dan kelangsungan
berbangsa dan bernegara, maka alternatif yang ditempuh adalah
melalui referendum, ialah kegiatan meminta pendapat rakyat secara
langsung mengenai setuju atau tidaknya perubahan UUD 1945. Langkah
ini dapat dipertanggung jawabkan, karena tidak bertentangan dengan
UUD 1945 itu sendiri.
Kedudukan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator yang
mengharuskan ABRI untuk lebih mementingkan persatuan dan
kesatuan nasional, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik

dpr.go.id 392

Bab V.indd 392 11/21/19 18:19