Page 105 - BUKU KINERJA DPR RI

PENGUATAN KELEMBAGAAN DPR RI

diplomasi DPR RI, BURT meminta Setjen DPR RI untuk mengefektifkan
penggunaan anggaran diantaranya dengan mengurangi pemakaian
kertas (paperless) dalam kegiatan DPR RI dan Setjen DPR RI agar pada
tahun 2021 sudah menggunakan sistem digitalisasi yang modern,
modernisasi sistem kearsipan DPR RI dan memprioritaskan penguatan
fungsi kehumasan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan
citra DPR RI serta memperkuat sistem keamanan (Command Center,
CCTV Digital, pemadam kebakaran) di Kompleks Perkantoran, Rumah
Jabatan Anggota (RJA) dan Wisma DPR RI.
Pada Tahun Sidang 2020-2021 bertepatan juga dengan awal
siklus penganggaran DPR RI. Untuk itu, sesuai dengan amanat tugas
yang diperintahkan dalam Tata Tertib DPR RI, BURT mengadakan
rapat dengan Setjen DPR RI untuk membahas RKA DPR RI Tahun
Anggaran 2022. Berdasarkan pembahasan anggaran yang dilakukan,
BURT memutuskan bahwa RKA DPR RI Tahun 2022 berdasarkan
Usulan Anggaran adalah sebesar Rp7.990.940.028.000,00 (tujuh triliun
sembilan ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta
dua puluh delapan ribu rupiah).
Untuk Anggaran DPR RI Tahun 2022, berdasarkan Pagu Indikatif
DPR RI hanya memperoleh anggaran sebesar Rp5.564.598.686.000,00
(lima triliun lima ratus enam puluh empat miliar lima ratus sembilan
puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
Merespon alokasi anggaran berdasarkan Pagu Indikatif yang masih
lebih rendah dari Usulan Anggaran DPR RI yang disampaikan dalam
Rapat Paripurna pada 9 April 2021, BURT akan berkoordinasi dengan
Banggar dan Komisi XI DPR RI untuk mengawal pembahasan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2022 dan memperjuangkan
anggaran DPR RI Tahun 2022 agar sesuai dengan Usulan Anggaran
DPR RI. Di samping itu, BURT meminta Setjen DPR RI untuk proaktif
melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan

89