Page 13 - BUKU KINERJA DPR RI
P. 13
PENANGANAN PERKARA
PENANGANAN PERKARA
PENGUJIAN UU TERHADAP UUD PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGUJIAN UU TERHADAP UUD Laporan Kinerja DPR RI 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021
BIDANG BIDANG IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KERUMAHTANGGAAN REFORMASI DPR RI
ANGGARAN DPR RI Penguatan pemanfaatan teknologi
Finalisasi Renstra DPR RI 2020-2024 informasi dan komunikasi (TIK) dalam
mendukung efektivitas pelaksanaan
Merevisi dokumen Arah Kebijakan Umum tugas
Pengelolaan Anggaran (AKUPA) Tahun 2021 Peningkatan kualitas e-Library dan
Menyusun dokumen AKUPA Tahun 2022 penataan museum
Antisipasi rencana pemindahan
Perkara pengujian UU Membahas Anggaran DPR Tahun 2021 dan Ibu Kota Negara
Rencana Anggaran DPR Tahun 2022
terhadap UUD yang telah
Perkara pengujian UU Mengawasi realisasi Anggaran DPR
diputus Triwulan II, Triwulan III dan IV Tahun
terhadap UUD yang telah 2020 serta Triwulan I Tahun 2021
diputus BIDANG PENEGAKAN
KODE ETIK DPR RI
Penetapan Menerima dan menangani Perkara
Pengaduan dan Perkara Tanpa
Penarikan SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI Pengaduan
Penetapan
kembali Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR: 76,63 Sosialisasi mengenai Peraturan DPR RI
Penarikan tentang Kode Etik DPR RI
pemohonan dengan kategori "BB"
kembali Nilai Evaluasi Akuntabilitas kinerja Setjen Menyelenggarakan Seminar
pengujian
pemohonan DPR: 64,90 atau predikat B Nasional dengan tema Sinergi
pengujian Hasil Pemeriksaan BPK atas LK DPR Tahun Penegakan Etika Kelembagaan
Perkara 2020: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Perkara dikabulkan Tidak Dapat Realisasi anggaran tahun 2020 mencapai OPEN PARLIAMENT
Perkara 97,45% INDONESIA
Perkara dikabulkan diterima Nilai indeks SPBE Setjen DPR Tahun 2020: Membahas strategi implementasi
Tidak Dapat
Perkara ditolak diterima 3,34 dalam kategori Baik Rencana Aksi Nasional (RAN)
2020 -2022
Perkara ditolak Nilai Indeks Pengelolaan Anggaran 94,03 Keterbukaan Parlemen Indonesia OPI
PENYAMPAIAN ASPIRASI & Merencanakan program Open
PENGADUAN MASYARAKAT Parliament Day
Memfasilitasi Aspirasi atau Pengaduan
melalui surat, website, dan sms
Menyampaikan aspirasi yang masuk ke
setiap Alat Kelengkapan DPR
xiii