Page 18 - BUKU KINERJA DPR RI

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

pembahasan dan persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang
Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah salah satu contoh poin
penting hasil proses legislasi yang dilakukan DPR RI sebagai bentuk
dukungan politik terhadap upaya eksekutif untuk meningkatkan kinerja
perekonomian nasional ke depan. Undang-Undang tentang Cipta
Kerja sebagai omnibus law, diharapkan dapat memberikan kepastian,
kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi semua masyarakat termasuk
dalam mendorong peningkatan di sektor investasi.
Selain fungsi legislasi, DPR RI juga berperan dalam mendukung
kebijakan anggaran negara dalam pembahasan APBN Tahun
Anggaran 2021 yang salah satunya menyetujui anggaran untuk
penanganan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian
seperti kepada pelaku UMKM, pelaku pariwisata, industri, dan lain-lain.
Dukungan DPR RI tersebut adalah dalam kerangka pemulihan ekonomi
nasional yang sudah dimulai tahun 2020 lalu yang juga melalui APBN
Tahun Anggaran 2020. Besarnya anggaran di sektor kesehatan dan
anggaran penanganan dampak Covid-19 diharapkan dapat mendorong
pemulihan ekonomi dan Indonesia dapat bertahan pada tahun 2021 ini.
Sorotan lain dari DPR RI adalah masih cukup banyaknya pelaksanaan
anggaran negara tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan perundang-
undangan dan standar-standar akuntansi pemerintahan.
Di sisi pengawasan, aktivitas DPR RI dilakukan melalui Rapat Kerja,
Rapat Dengar Pendapat, Rapat Konsultasi, dan kegiatan kunjungan
kerja. Tetapi, aktivitas kunjungan kerja sebagai salah satu instrumen
pengawasan DPR RI, tidak berjalan normal selama Tahun Sidang 2020-
2021 karena pandemi. Panja dan tim pengawasan yang dibentuk oleh
berbagai komisi dan Pimpinan DPR RI merupakan “concern” DPR RI
atas berbagai persoalan yang ada di masyarakat seperti pengawasan
atas penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid-19 serta

2