Page 23 - BUKU KINERJA DPR RI

KINERJA FUNGSI LEGISLASI

terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas juga merupakan skala
prioritas program pembentukan UU dalam rangka mewujudkan sistem
hukum nasional (Pasal 17 UU tentang PPP).
Prolegnas Prioritas Tahun 2021 terdiri dari 33 (tiga puluh tiga)

RUU dengan perincian 21 (dua puluh satu) RUU usulan DPR RI, 10
(sepuluh) RUU usulan Pemerintah, dan 2 (dua) RUU usulan DPD RI.
Usulan RUU yang dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021
merupakan RUU yang berada dalam tahap pembicaraan sudah masuk
di tingkat I, RUU yang menunggu Surat Presiden, dan RUU yang sudah
selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
di Badan Legislasi DPR RI. Parameter lainnya yaitu, RUU yang tengah
menjalani tahap harmonisasi, RUU yang dalam tahap penyusunan dan
telah tersedia draf dan naskah akademik, serta terakhir, RUU usulan
baru yang tercantum pada Prolegnas 2020-2024 yang memiliki urgensi
tertentu.
Jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 tersebut
mengalami penurunan dari usulan yang diajukan Pemerintah,
DPR RI, dan DPD RI, yaitu sejumlah 38 RUU. Demikian pula jumlah
tersebut mengalami pengurangan apabila dibandingkan dengan
RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang setelah evaluasi
ditetapkan menjadi 37 RUU. Pengurangan jumlah RUU tersebut
dilakukan dengan menyusun urgensi RUU berdasarkan kebutuhan
yang mendesak di masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya DPR
RI untuk memaksimalkan produktivitas DPR RI terkait fungsi legislasi
dan mengurangi potensi pelambatan pembahasan RUU. Selain itu,
dengan adanya efisiensi pengurangan jumlah RUU yang masuk dalam
Prolegnas Prioritas diharapkan kualitas pembahasan RUU di parlemen
dapat lebih meningkat.
Pengesahan Prolegnas Prioritas tahun 2021 pada bulan
Maret 2021 menyisakan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan

7