Page 26 - BUKU KINERJA DPR RI
P. 26
RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021
3. RUU Kumulatif Terbuka pengesahan perjanjian internasional
yang disepakati disahkan tidak menggunakan UU berjumlah 3
(tiga) RUU; dan
4. RUU yang sudah selesai dibahas dan disetujui menjadi UU
berjumlah 9 (sembilan) RUU.
1. Materi muatan RUU yang telah selesai dibahas dan disetujui
DPR RI bersama Pemerintah menjadi UU, sebagai berikut:
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
RUU ini disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam
Rapat Paripurna DPR RI pada 31 Agustus 2020 dan telah diundangkan
menjadi UU Nomor 7 Tahun 2020. UU ini merupakan perubahan ketiga
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi. Perubahan UU tersebut dilatarbelakangi karena terdapat
beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.
Materi muatan dalam RUU tersebut antara lain perubahan
mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi,
persyaratan menjadi hakim konstitusi bagi calon hakim konstitusi
yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung, tata cara
pemberhentian hakim konstitusi, batas usia minimum dan maksimum
hakim konstitusi; batas waktu pemberhentian hakim konstitusi karena
berakhir masa jabatannya; dan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi yang berasal dari akademisi yang berlatar belakang di
bidang hukum, dan ketentuan lain-lain khususnya terkait dengan
legitimasi hakim konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan
dengan perubahan UU ini.
10
