Page 27 - BUKU KINERJA DPR RI

KINERJA FUNGSI LEGISLASI

2. RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2019.
RUU ini disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam
Rapat Paripurna DPR RI pada 15 September 2020 dan telah diundangkan
menjadi UU Nomor 8 Tahun 2020. UU ini bertujuan untuk mewujudkan
pengelolaan keuangan negara yang telah dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Indonesia.
Materi muatan dalam UU tersebut yaitu susunan dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 yang terdiri dari: (i) Laporan
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (ii) Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional,
(v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan
atas Laporan Keuangan. RUU ini juga menyampaikan hasil pemeriksaan
BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019, yaitu Wajar
Tanpa Pengecualian, dengan demikian diketahui bahwa Pemerintah
Pusat telah melaksanakan pengelolaan Keuangan Negara yang sesuai
dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik serta
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2021.
RUU ini disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam
Rapat Paripurna DPR RI pada 25 September 2020 dan telah diundangkan
menjadi UU Nomor 9 Tahun 2020. APBN Tahun Anggaran 2021
merupakan pengejawantahan harapan Indonesia untuk mempercepat
pemulihan ekonomi pascapandemi dan penyediaan pondasi untuk
mewujudkan visi jangka panjang menuju Indonesia emas di tahun 2045.
Oleh karena itu, APBN Tahun Anggaran 2021 akan menjadi instrumen

11