Page 25 - BUKU KINERJA DPR RI

KINERJA FUNGSI LEGISLASI

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/
atau Kabupaten/Kota; dan (e) penetapan/pencabutan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam Tahun Sidang 2020-
2021, DPR RI melakukan pembahasan RUU Kumulatif Terbuka berupa
pengesahan perjanjian internasional tertentu dan RUU Kumulatif
Terbuka sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi.
Dalam pembahasan pengesahan perjanjian internasional,
tidak semua perjanjian internasional yang diajukan pengesahannya
ke DPR RI disepakati pengesahannya menggunakan UU, beberapa
perjanjian internasional disepakati DPR RI dan Pemerintah disahkan
menggunakan Peraturan Presiden. Hal ini didasarkan pada Penjelasan
Pasal 23 ayat (1) huruf (a) UU tentang PPP yang memberikan pengertian
“perjanjian internasional tertentu” sebagai perjanjian internasional yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian
tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan UU dengan
persetujuan DPR RI. Artinya, pengesahan perjanjian internasional yang
tidak sesuai dengan ketentuan tersebut tidak dilakukan menggunakan
UU.
Secara lengkap, kinerja fungsi legislasi DPR RI Periode 2019-
2024 pada Tahun Sidang 2020-2021 dapat digambarkan sebagai
berikut:
1. RUU yang sedang dalam tahap penyusunan berjumlah 17 (tujuh
belas) RUU yang terdiri atas:
a. 11 (sebelas) RUU dalam proses penyusunan pada Anggota
dan Alat Kelengkapan DPR RI;
b. 1 (satu) RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi;
dan
c. 5 (lima) RUU akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I
(Menunggu Surpres);
2. RUU yang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I berjumlah
14 (empat belas) RUU;

9